KOTA MALANG (Realita)- Warga asal Kelurahan Dinoyo, Kota Malang mempertanyakan sisa bantuan alat Kesenian Hadrah yang diperoleh melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Pasalanya, dari total bantuan alat hadrah sebanyak 4 set, namun hingga saat ini warga hanya menerima satu set.
Hal itu disampaikan Ketua RW 04, Kelurahan Dinoyo Kota Malang, Atfiah El Zam Zami, bahwa RW 04, Kelurahan Dinoyo mendapat bantuan alat kesenian hadrah sebanyak 4 set melalui Pokir salah satu anggota DPRD Kota Malang, yakni JR.
Baca juga: PSI Datangi Kejaksaan Perak Untuk Tanyakan Perkembangan Dugaan Korupsi Banpol
"Kita kan dapat pokir waktu itu, sudah dibuatkan berita acara penyerahan. Berita acara penyerahan 4 set alat banjari. Namun setelah ditandatangani berita acaranya, barangnya belum diserahkan waktu itu, karena barangnya belum ada katanya," ungkapnya kepada media ini, Rabu (18/10/2023).
Selanjutnya, kata Atfiah, pihak Kelurahan Dinoyo mengatakan, penyerahan alat kesenian hadrah itu menunggu anggota DPRD Kota Malang, JR, untuk menyerahkan langsung.
"Setelah ada kesempatan, Pak Jose Rizal datang ke kelurahan untuk menyerahkan langsung. Namun dari empat itu, yang diserahkan cuma satu. Akhirnya saya tanya, loh pak yang tiga gimana? Dia bilang dibawa dulu, nanti mau diserahkan sendiri," ungkapnya.
Sampai sekarang, kata Atfiah, sisa tiga set alat kesenian banjari itu juga tak kunjung diserahkan.
"Waktu itu kan Agustus, udah lama itu. Waktu itu memang saya sampaikan, udah gini aja kalau mau diserahkan kepada warga disaksikan masyarakat, saya berikan kesempatan pada acara 17-an kan banyak toh. Saya sampaikan ada warga berkumpul tanggal 20, ayo kita serahkan kepada masyarakat, biar masyarakatnya tahu, gitu. Tetapi pada tanggal 20 Agustus tidak hadir, dan sampai sekarang barang itu belum diserahkan," benbernya.
Setelah itu, ia masih berusaha mempertanyakan kepada JR. Beberapa kali JR ditanya, namun tidak ada jawaban.
"Saya tanya kapan nih mau diserahkan, dua minggu sekali saya tanya itu, enggak dijawab, saya tanya lagi juga engga dijawab. Yang terakhir itu dia jawab, jawabnya gini aja, ojo kuwatir engko tak serahno (jangan khawatir nanti saya serahkan). Terus kemarin saya Wa lagi, kapan ini mau diserahkan? Ini sudah Oktober, nanti tanggung jawabnya kepada masyarakat gimana? Enggak dijawab" katanya.
Menurut Atfiah, alat tersebut merupakan Pokir, tentunya ia sebagai ketua RW harus bertanggungjawab kepada masyarakat. "Dan saya ditanyain sama masyarakat ini gimana kok belum datang-datang. Akhirnya saya tanya lagi ke Pak Jose, ya enggak dijawab, enggak direspon," ungkap dia.
Lantas Ia menceritakan awal proses pengajuan, waktu itu pihaknya ditanya sama Jr, warga RW 4 ingin mengajukan apa.
"Lalu saya jawab kalau bisa warga ini sih minta banjari. Waktu itu saya minta tiga, kenapa saya minta tiga, karena hitungnya ada untuk TPQ terus untuk Paud terus untuk RA. Terus Pak Jose bilang enggak papa wis dikasih empat, biar karang taruna bisa makai. Terus diajukanlah empat itu," terangnya.
"Waktu itu Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kalau ndak salah. Waktunya pengajuan pengajuan gitu," tambahnya.
Selain itu, Atfiah juga mengatakan, saat menanyakan kepada pihak Kelurahan Dinoyo, justru pihak kelurahan terkesan lepas tangan.
Baca juga: Sidang Korupsi Mantan Kepala BPBD, Kasi Intel Kejari Sidoarjo Disebut Meminta Aliran Dana
"Dari pihak kelurahan mengatakan, kita kan sudah menyelesaikan Bu, BAP tinggal sampeyan dan Pak Jose," ucapnya.
Iya membeberkan, di dalam berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Lurah Dinoyo sebagai pihak yang menyerahkan, dan tanda tangan dirinya sebagai pihak penerima itu, tertulis 4 set alat hadrah. Namun faktanya, kata AtFiah, hanya satu set yang diserahkan.
Kata atfiah, saat penandatanganan berita acara penyerahan, pihak kelurahan mengatakan barangnya belum ada. "Barangnya belum ada Bu, nunggu Pak Jose, nanti mau diserahkan," ujarnya.
Setelah itu, dia diberitahu oleh petugas Kelurahan, bahwa JR datang dan barangnya sudah ada dan mau diserahkan.
"Waktu penyerahan itu saya lihat di berita acara penyerahan, dan ada empat. Tapi cuma diserahkan satu. Terus saya tanya, yang tiga mana pak, kok cuma satu? Saya tanya gitu. Pak Jose Jawab nanti mau diserahkan sendiri ke masyarakat," jelasnya dia.
Sejauh ini dia masih berusaha untuk mempertanyakan kelanjutannya. Diantaranya komunikasi dengan pengurus PSI. Ia disarankan untuk mengirim surat pengaduan kepada PSI pusat.
"Saya berharap, kekurangan tiga set alat itu bisa segera diserahkan, agar masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkas Atfiah.
Baca juga: 1.388 Anak Yatim di Cilegon Diberi Bantuan Sosial
Sementara, Lurah Dinoyo, Edwin Daniel Seputar, saat dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon WhatsApp, membenarkan adanya bantuan alat musik hadrah untuk warga RW 4 sebanyak empat set. Namun, kata Edwin, semua bantuan tersebut tidak ada masalah dan sudah terselesaikan.
"Dari data kami memang mendapat pokir dari anggota DPRD berupa alat albanjari empat set kalau tidak salah. Dan sebenarnya itu sudah saya serahkan ke yang berhak menerima yaitu kepada RW dan ada berita acra serah terimanya, sudah selesai semua. Dari kami Insya Allah clear," jelasnya.
Namun, saat disinggung mengenai berita acara serah terima yang tertulis empat set, namun yang diserahkan kepada RW hanya satu, ia menyampaikan bahwa itu hanya salah persepsi saja.
"Waktu itu juga kami fasilitasi untuk menghadirkan anggota dewan yang mengusulkan Dana Pokir supaya bisa menyaksikan. Setelah kita pertemukan dua orang itu ya sudah. Silahkan mau difoto, lalu diapain kek terserah. Kemudian mereka berdua yang bawa keluar. Kalau keluar kantor kan saya tidak mengikuti lagi. Kami juga sibuk pelayanan. Itu aja sich," ungkapnya.
Selain itu, saat ditanya berapa anggaran untuk pembelian alat musik Hadrah sebanyak empat set, Edwin mengatakan harus membuka dokumen dulu.
Terkait ini, awak media berusaha konfirmasi anggota DPRD berinisial JR dari PSI melalui teleponnya tidak aktif. Bahkan dikirim pesan melalui aplikasi WhatsApp belum ada jawaban hingga berita ini akan dikirim ke meja redaksi.
Sekedar informasi, Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). mad
Editor : Redaksi