Diduga Ada Kucuran Dana Ratusan Triliunan Rupiah di Balik Pencapresan Prabowo-Gibran

realita.co
Pasangan Prabowo dan Gibran saat bertemu beberapa waktu lalu. Foto: ton

JAKARTA- Bukan soal putra mahkota Jokowi yang meneruskan tahta kepemimpinan, namun ada indikasi aliran dana ratusan trilyun rupiah dari investor asing, dari Blok Barat dan Blok Timur yang bersatu di balik kepentingan investasi di Indonesia. Uang ini diduga digunakan sebagai dana kampanye pemenangan pasangan Prabowo Gibran di pemilihan umum presiden 2024.

Hal tersebut diungkapkan Agus Yusuf Ahmadi, S.Ud., M.H., C.Me., Direktur Eksekutif Research and Development Agency, Sapu Jagad Institut di Kantor Sekretariat Pusat Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, Selasa (24 Oktober 2023) 

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Besok, Gedung DPR/MPR di Sisir TNI-Polri

"Sebelum kita buka diskusi ini kita ingat dulu amanah undang undang dasar Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'," kata Agus Yusuf.

Menurutnya, ada indikasi pemimpin negara memfasilitasi kolonialisme dan imperialisme gaya baru atas nama investasi di Indonesia

"Apa bedanya dengan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) kongsi dagang di era kolonialisme yang menguasai Nusantara pada abad ke-17 berkedok perdagangan dan investasi yang berujung kepada penjajahan, menindas, menggusur rakyat dan penjajahan. Itu adalah demi kepentingan kapitalis semata,"tegasnya lagi 

Pria yang akrab dipanggil Bung Yusuf ini menambahkan, kepentingan asing atas nama investasi yang sudah mencengkeram Republik Indonesia ada di balik pencalonan pasangan capres cawapres Prabowo Gibran.

"Keberlanjutan dan keberlangsungan investor asing dalam menarget kekayaan alam dan potensi target pasar indonesia dengan populasi penduduk terbesar ke empat dunia akan mempengaruhi terhadap konstelasi politik nasional di indonesia. Jadi keterlibatan para investor dalam menentukan pemimpin sangat berpengaruh dalam bisnis yang di jalankan di Indonesia,"terangnya. 

Yusuf juga menambahkan, bukan isu lagi bahwa Indonesia menjadi target sasaran neo kolonialisme dan neo imperialisme kaum kapitalis.

"Pintu utama masuknya kapitalisme di Indonesia adalah dengan cara mengondisikan pemimpin nasional, dan dengan cara memenangkan pasangan capres cawapres dalam kontestasi politik nasional 2024,"ungkap dia.

Maka munculnya Gibran mendampingi prabowo sebagai sosok putra mahkota penerus pemerintahan presiden Jokowi selama 2 periode, kata Yusuf, yang akan mengawal keberlangsungan program-program pemerintah dengan dalih investasi di Indonesia. 

Baca juga: Terlihat Kompak, Gibran Jemput Prabowo di Bandara Solo

"Maka mimpi rakyat Indonesia untuk berdaulat menjadi negara yang Berdikari hanya isapan jempol belaka. Karena cengkraman kaum kapitalis atas nama investasi sudah menyeluruh dan bahkan dilindungi undang-undang untuk mengeksplorasi dan eksploitasi kekayaan indonesia,"selorohnya.

"Sekema pasangan capres cawapres prabowo Gibran tidak terlepas dari arah tujuan program keberlangsungan berlanjutnya program-program dari pemerintahan Presiden jokowi selama dua periode memimpin republik Indonesia," tambahnya lagi. 

Ia mengimbuhkan, para bandar kapitalisme yang telah masuk Indonesia atas nama investasi mencengkeram dan bahkan dilindungi Undang-undang.  Bukan sekedar hanya soal putra mahkota jokowi, akan tetapi jauh lebih dari itu, munculnya Gibran dalam kancah politik nasional berkaitan dengan politik dunia internasional antara blok Barat dan blok Timur menyatu di gerbong capres cawapres Prabowo Gibran.

Sekema untuk pemenangan prabowo Gibran akan menjadi lebih mudah dengan back-up pendanaan ratusan trilyun yang akan digelontorkan dari investor asing.

"Mari kita tengok pasangan Capres Cawapres Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin yang notabene merupakan pasangan dengan pendanaan pas-pasan dianggap remeh oleh sebagian besar kalangan politikus nasional,"ucapnya 

Baca juga: Soal Pemilihan Menteri, Prabowo Diminta Mencontoh Soeharto, Bukan Jokowi

Ia mengutarakan, para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) hanya bisa ngikut dan bahkan merestui semua itu. Mereka tahu dan bahkan sudah mendukung masuknya neo kolonialisme dan neo imperialisme atas nama investasi asing dalam percaturan politik nasional di Indonesia, kontraknya jelas atas nama kepentingan kongsi bisnis asing di Indonesia dengan kebijakan yang terstruktur dan terkondisikan. 

Bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka rakyat harus cerdas dalam menentukan sikap politik untuk memilih pemimpin untuk lima tahun kedepan.

"Sekema tersebut guna menjaga stabilitas politik, hukum, dan kebijakan maka para investor asing harus mampu menentukan pemimpin nasional di Indonesia, itu targetnya," tegasnya. 

Stabilitas politik merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi investor untuk berinvestasi, dan sosok yang mampu mengawal stabilitas tersebut adalah pasangan capres cawapres Prabowo Gibran

"Dengan bersandingnya Gibran sebagai putra mahkota anak presiden, maka keterlibatan jokowi masih sangat berpengaruh dalam kebijakan politik hukum ekonomi serta kebijakan secara nasional kedepanya.Ditambah lagi dalam gerbong koalisi tersebut ada Susilo Bambang Yudoyono dan Jokowi, dua sosok yang pernah menjadi presiden sama-sama dua periode di Indonesia,"pungkasnya.lis

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru