JAKARTA (Realita)- Sistem adil tapi tak merata perlu diterapkan memilih calon menteri di kabinet Indoneisa Maju. Secara jumlah maka Partai Gerindra setidaknya yang paling banyak duduk di kabinet dan kedua partai Golkar.
Di periode kedua ada 8 menteri dari PDIP. Wajar saja lantaran Jokowi kader mereka. Untuk kabinet kali ini jika 44 kementerian maka untuk wakil parpol bisa saja Gerindra-7-9 menteri, Golkar 5-6 menteri, Demokrat (3-4 Menteri), Nasdem (2 Menteri), PKB (1-2 menteri) PAN (3 menteri), dan jika PDIP bergabung maka bisa saja 2 menteri.
Baca Juga: Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Besok, Gedung DPR/MPR di Sisir TNI-Polri
Hal tersebut disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) kepada media, Senin (30/9/2024).
Menurut Jerry, perlu juga ada menteri yang mewakili daerah. Misalkan, Prabowo asal Banyumas (Jatim) dan Minahasa (Sulut) bisa saja ada 1 menteri mewakili daerah asal mantan Danjen Kopassus ini..
“Nah, untuk kalangan profesional, praktisi akademisi dan ormas bisa saja ada 10-12 wakilnya di kementerian. Perihal pengangkatan menteri, sebaiknya Prabowo meniru atau mengadopsi pola dan strategi mendiang Presiden Soeharto yang mengedepankan aspek expert (keahlian), experiance (pengalaman), capability (kapasitas), smart (kecerdasan), credibility (kredibiltas) dan quality (kualitas). Serta rumus right man and right place,” tutur peneliti politik dari Amerika Serikat ini.
Jerry pun mencontohkan para menteri ahli ekonomi yang diangkat Soeharto JB Sumarlin, Ali Whardana (3 periode Menteri Keuangan), Widjojo Nitisastro (Kepala Bapennas), Soemitro Djojoharikusumoh (Menteri Perdagangan), Radius Prawiro, Ma’rie Muhammaf (Menteri Keuangan) adapula Ali Alatas, Mochtar Kusumaatmaja (Menlu) Fuad Hasan (Mendukbud) Jop Ave (Menpar) Subroto (Menteri ESDM) sampai Emil Salim (Menteri Lingkungan Hidup).
Berbeda di era Jokowi kata Jerry banyak menteri yang tak kompeten dan tak menguasai bidang. Contoh menteri Kesehatan Budii Gunadi yang tak ahli dan tak memahami dunia kesehatan. Bahkan Nadiem Makarim buta soal pendudikan diangkat menjadi Mendikbudristek. Begitu pula dengan Menteri Kominfo Budi Arie.
Baca Juga: Kabinet Prabowo yang 'Bercita Rasa' Jokowi
Syarat mengangkat Menteri Keuangan katanya, mereka yang menguasai ilmu fiskal, moneter serta mikro dan accounting.
“‘Untuk Menteri Pendidikan sebaiknya seorang penemu, ahli pendidikan, dekan, rektor atau praktisi pendidikan dan sebaiknya lulusan S3 (doktor) atau bergelar profesor. Dia harus paham dunia akademik dan kurikulum serta seluk beluk dunia pendidikan. Kalau bisa IPK-nya di atas 3,5,” ujar Jerry.
Prabowo sebaiknya jangan mengangkat menteri tipe penjilat dan hanya azas manfaat atau mereka yang buta bidang yang dipimpinnya, atau mereka yang baru belajar bidang tersebut
Baca Juga: Terlihat Kompak, Gibran Jemput Prabowo di Bandara Solo
“Saya kira Prabowo orang yang cerdas, dia pernah mengecap pendidikan di 6 negara, bukan itu saja namun beliau terlahir dari keluarga berpendidikan. Ayahnya seorang guru besar dibidang ekonomi. Barangkali dengan kata lain latar belakangnya terdidik. Seyogianya parpol koalisi KIM Plus harus mengirim nama-nama menteri sudah diseleksi berdasarkan based competence,” kata dia.
Penting juga tandas dia, Prabowo memilih menteri sesuai keahliannya dan menggunakan rasionalitas bukan sesuai kata hati atau perasaan.
“Untuk menteri mewakili anak muda perlu juga ada bisa saja 1 menteri, mewakili female atau kalangan perempuan bisa saja 2-3 menteri,” tutur Jerry.jr
Editor : Redaksi
