JAKARTA- Komisi VII DPR RI mendukung langkah Pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk membangun transmisi listrik _green super grid_ dan penggunaan teknologi _smart grid_ dan _smart control center_ di Tanah Air. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dengan tetap menjaga keandalan listrik sebagai upaya mencapai _net zero emissions_ (NZE) tahun 2060.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dukungannya kepada pemerintah dan PLN dalam meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia.
Baca juga: Sukses Energize Rekonduktoring SUTT 150 KV, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Jelang Pilkada
“Komisi VII DPR RI mendukung Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, dan Dirut PLN atas rencana pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan termasuk _super grid_ dalam rangka mengoptimalisasi potensi EBT,” ucap Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM dan PLN, Rabu (15/11), di Jakarta.
Dirinya juga mendukung PLN untuk terus melanjutkan dan memperkuat digitalisasi kelistrikan dan pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan untuk implementasi _smart grid_ agar pemanfaatan EBT dapat lebih optimal.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menjabarkan, pihaknya mencatat potensi EBT di seluruh Indonesia mencapai 3.687 Gigawatt (GW). Potensi tersebut meliputi surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi dan laut.
"Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam, untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT," ujar Jisman.
Namun, dirinya mengatakan lokasi potensi EBT yang besar pada umumnya jauh dari lokasi pusat beban. Dengan begitu, diperlukan penguatan infrastruktur transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik dari lokasi potensi EBT menuju ke pusat beban yang saat ini masih di pulau Jawa.
"Oleh karena itu, Indonesia berencana mengembangkan _super grid_ guna meningkatkan konektivitas dan mengoptimalkan potensi EBT di 5 pulau utama, yakni Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali," jelasnya.
Baca juga: Bangun Ekosistem Energi Hijau, PLN Gandeng Sederet Startup Terkemuka
Jisman menambahkan, dengan membangun interkoneksi antar pulau, sistem kelistrikan kita akan semakin andal dan berkelanjutan. Karena pengembangan _super grid_ dan modernisasi sistem ketenagalistrikan tidak hanya memaksimalkan potensi suplai EBT seperti hidro dan panas bumi, tetapi juga meningkatkan penetrasi pengembangan sumber EBT yang intermiten seperti surya dan angin.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan, Pemerintah dan PLN telah menyepakati penambahan pembangkit 75 persen akan berasal dari EBT dan 25 persen dari gas sampai 2040.
Skenario tersebut terangkum dalam skema _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED) di mana pengembangan sistem interkoneksi listrik bersih antar pulau _green super grid._ Dengan pembangunan tersebut, penambahan kapasitas pembangkit EBT bisa meningkat dari 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW pada 2040.
"Salah satu prioritas tinggi adalah bagaimana Sumatra dan Jawa ini bisa disambungkan. Bagaimana potensi hidro dalam skala yang cukup besar, terutama di daerah-daerah Sumatra bagian utara, Aceh dan Pantai Barat Sumatra ini semuanya bisa dibangun dan kemudian produksi listriknya bisa disalurkan ke pulau Jawa," paparnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Bersama PLN Tambah 4 Titik SPKLU, Langkah Optimalisasi Kendaraan Listrik
Darmawan juga menjelaskan bahwa penambahan pembangkit EBT yang berbasis pada surya dan angin yang bersifat intermiten akan memberi tekanan cukup besar pada keandalan sistem kelistrikan PLN saat ini. Adanya intermintensi tersebut membutuhkan inovasi teknologi agar sistem PLN tetap stabil.
Untuk mengatasi hal tersebut, PLN telah merancang pengembangan _smart grid_ dengan _smart power plant_ dan _flexible generation_ yang dilengkapi _smart transmission, smart distribution,_ _smart control center_ dan _smart meter._ Dengan upaya tersebut penambahan kapasitas pembangkit surya dan angin bisa meningkat dari 5 GW menjadi 28 GW pada 2040.
Turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi, Direktur Pembangkitan PLN Adi Lumakso, Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto, Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah, dan Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra.pln
Editor : Redaksi