2023, Puluhan Ribu Warga Miskin di Ponorogo Tercover KIS Daerah

realita.co
Kepala Dinsos P3A Ponorogo Supriadi.

PONOROGO (Realita)- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk menjamin kesehatan masyarakat di Bumi Reog, khususnya masyarakat kurang mampu terus dilakukan. 

Dari data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Ponorogo, pada tahun 2023 tercatat, ada 431.522 masyarakat yang telah tercover dalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan rincian, 372.525 orang dibiayai oleh APBN, dan 58.997 orang dibiayai oleh APBD melalui program Kartu Indonesia Sehat ( KIS) daerah. Bahkan 38 orang diantaranya dibiayai penuh pengobatannya oleh Pemkab melalui program Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biaskes Maskin). 

Baca juga: Kadinsos Kabupaten Kotabaru Komando Persiapan Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna

Kepala Dinsos P3A Ponorogo Supriadi mengatakan, Biaskes Maskin diberikan kepada masyarakat miskin yang sama sekali belum tersentuh JKN seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan baik mandiri atau pun yang dibiayai oleh pemerintah. 

" Jadi ke 38 orang ini kami berikan bantuan sosial kesehatan atau Biaskes Maskin, karena saat perawatan mereka tidak tercover dalan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan," ujarnya, Selasa (09/01/2024). 

Baca juga: Dinsos Prov Kalsel Gelar Bimtek TKSK

Supriadi menambahkan, dalam program KIS daerah atau pun Biaskes Maskin pemkab menanggung penuh seluruh jenis penyakit tanpa terkecuali. Bahkan beberapa jenis penyakit yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan, seperti TBC, HIV Aids, Gagal Ginjal, dan stroke juga masuk dalam coverage. 

" Segela jenis penyakit kami jamin. Bahkan dari 38 orang yang kami tanggung melalui Biaskes Maskin ini, ada yang biaya pengobatan hingga 300 juta lebih, tetap kami bayarkan. Bahkan untuk ibu hamil kami prioritas kan," tambahnya. 

Baca juga: Bakal Dihapus Mulai 2023, BKPSDM Ponorogo Belum Tahu Soal Nasib 4.547 Honorer

Supri pun mengaku saat ini postur APBD untuk mengcover penanganan sosial bagi masyarakat Ponorogo terbilang tinggi. Yakni hingga Rp 30 miliar.

" Untuk itu bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang belum memiliki KTP kami harap untuk segera membuat KTP. Karena program ini berbasik NIK KTP," pungkasnya. znl

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru