PONOROGO (Realita)- Wacana penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah, dan digantikan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2023, yang dilontarkan Menteri Aparatur Negeri Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumulo beberapa waktu lalu. Tidak membuat Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Ponorogo ambil sikap terkait nasib ribuan tenaga honorer yang mengantungkan nasib dari profesi ini.
Dari data BPK-SDM tercatat di Ponorogo saat ini masih ada sekitar 4.547 honorer dan honorer guru ber SK Bupati dan Kepala Satker. Sementara 1. 385 honorer telah tercover dalam rekrutmen P3K 2021 lalu. Dengan rincian tahap 1 = 975 tenaga honorer, dan tahap 2 = 410 honorer dengan 104 honorer non guru.
Baca Juga: Gantikan Giri 2 Bulan, Pjs Bupati Ponorogo Lanjutkan Program Prioritas
BKP-SDM beralasan, hingga kini surat resmi dari Kemenpan RB terkait wacana penghapusan itu belum diterima. Pun dengan kepastian nasib ribuan tenaga honorer ini. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi kepegawaian ini memilih menunggu petunjuk teknis tentang wacana pengahapusan tenaga honorer tersebut.
Baca Juga: Ingatkan Netralitas Jelang Pilkada, Pjs Bupati Ponorogo: ASN Jangan Bikin Kelompok Politik
" Kemarin memang dengar di Media sempat disampaikan soal wacana penghapusan itu. Tapi bagaimana-bagaimananya kita belum tahu karena surat resmi juga belum ada," ujar Kabid perencanaan pengadaan dan sistem informasi ASN BKP-SDM Ismoyo, Rabu (26/01/2022).
Ismoyo mengaku, tahun ini Ponorogo tidak menggelar rekrutmen CPNS. Namun hanya menggelar rekrutmen P3K dengan 600 formasi. Dengan rincian 55% tenaga honorer kesehatan, 30 % tenaga honorer guru, dan 15% tenaga honorer teknis.
Baca Juga: Sugiri Cuti 2 Bulan, Pemprov Jatim Tunjuk Joko Irianto Jadi Pjs Bupati Ponorogo
" Kita ajukan sejak November 2021 lalu. Tahun ini rekrutmen P3K ada 600 formasi. Kapan dan bagimana kita masih nunggu petunjuk dari pusat," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi
