Suara Hilang, Caleg DPR RI Asal Madiun Tuding Sirekap Tidak Kredibel

realita.co
Andro Rohmana didampingi timnya, Arif Subagyo menunjukkan bukti kejanggalan Sirekap.

FOTO ; Andro Rohmana didampingi timnya, Arif Subagyo menunjukkan bukti kejanggalan Sirekap.

 

Baca juga: Paslon Memenuhi Syarat, KPU Kota Madiun Buka Tanggapan Masyarakat

Suara Hilang, Caleg DPR RI Asal Madiun Tuding Sirekap Tidak Kredibel

MADIUN (Realita) – Caleg DPR RI DPR RI Dapil VIII Jatim dari Partai Perindo, Andro Rohmana mengaku sangat kecewa dengan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Pasalnya, ia menemukan sejumlah kejangalan hasil hitung Sirekap. Salah satunya soal dugaan hilangnya sebagian suara yang diperolehnya.

Tercatat, kata Andro, pada tanggal 17 Februari pukul 11.45 WIB ia mendapat sebanyak 10.822 suara. Itu merupakan hasil akumulatif dari 7.183 TPS. Namun anehnya, pada 19 Feb pukul 23.00 WIB ditemukan anomali penurunan suara menjadi 7.036 suara dari 11.618 TPS. Sehingga, dirinya mengaku kehilangan jumlah suara sebanyak 3.786.


“Padahal jumlah TPS yang sudah terrekap lebih banyak. Hal ini sangat tidak wajar, apalagi kita sama-sama memahami bahwa asas Pemilu luber dan jurdil, suara masyarakat harus terjaga dengan baik,” kata Andro, Selasa (20/2/2024).

Bukti tersebut, lanjut Andro, menunjukkan jika KPU sebagai penyelenggara pemilu belum siap melakukan pesta demokrasi dengan serius. Walaupun dirinya tau jika hasil rekapitulasi yang sah adalah penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang sebagai data resmi perolehan suara peserta pemilu.

Baca juga: KPU Kota Madiun "Bingung", Masa Tugas Caleg Terpilih 2,5 Tahun

“Kami melihat Sirekap ini belum siap masih sebatas tahap pengembangan, belum dites penggunaannya secara luas. Sehingga ketika sistem ini di rollout muncul banyak masalah yang terjadi," ujarnya.

"Ketika ada pernyataan dari KPU bahwa Sirekap hanya sebagai alat kontrol saja, kami tidak bisa menerimanya, karena bagaimanapun ini satu-satunya cara buat publik untuk turut mengawasi," tambahnya.

Pihaknya meminta KPU lebih serius dalam menyelenggarakan pemilu. Jangan sampai, pemilu dibuat seperti mainan. Karena ini menyangkut penegakan kedaulatan rakyat, serta menjawab bagaimana arah masa depan bangsa ini ke depan.

“Kenapa kami bilang seperti main-main. Pertama, anggaran penyelenggaraan pemilu ini sangat besar harusnya bisa diminimalkan kesalahan. Kedua, fitur OCR dan OMR juga tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data manual dan input sistem," tuturnya.

Baca juga: KPU Kota Madiun Rubah Putusan, Caleg Nasdem Terpilih Gagal Dilantik

"Ketiga, harusnya bisa diantisipasi dengan adanya fitur error checking, misalnya maksimal data tiap tps dibatasi sejumlah 300 suara supaya anomali nya bisa di antisipasi Ke empat, ketidaksiapan sistem ini mengakibatkan jutaan petugas TPS mulai dr KPPS, PPS, PTPS dan saksi harus kerja mati-matian karena sistem yang kurang mumpuni," terangnya.

Andro berharap seluruh komponen masyarakat dapat turut serta dalam mengawal proses demokrasi dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 kemarin.

"Kami mengeluhkan kesiapan penyelenggara di tingkat atas dalam penyelenggaraan dan mengelola data pemilu terkesan seperti dibuat-buat. Jadi wajar jika banyak masyarakat yang curiga dan menduga timbulnya dugaan kecurangan” keluhnya. adi/rilis

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru