JAKARTA, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusupkan agenda program makan siang gratis dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Senin (26/2).
Dalam rapat tersebut hampir seluruh menteri hadir, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Presiden Jokowi telah meminta jajarannya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 harus menjadi jembatan yang mengakomodasi program kerja presiden berikutnya.
Baca juga: Pengalaman 100 Tahun, Jepang Bersedia Ajari Pemerintahan Prabowo Soal Pelaksanaan Makan Gratis
Program makan siang gratis yang merupakan program unggulan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka turut dibahas.
Usai sidang kabinet itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipatok pada rentang 2,45%-2,8%. Selain mempertimbangkan situasi global yang masih penuh ketidakpastian, lebarnya defisit juga mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024.
"Defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," ujar Sri Mulyani.
Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp1,65% dari PDB.
Baca juga: Sebanyak 70,5 Juta Orang Jadi Sasaran Makan Siang dan Susu Gratis
Dalam arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengatakan situasi ketidakpastian global masih sangat tinggi. Ada perang yang belum selesai hingga kejatuhan ekonomi hingga resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antaranya.
"Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," jelasnya.
Sri Mulyani juga menyatakan APBN 2025 juga harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Pemerintah kini menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru.
Baca juga: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Bahlil: Itu Prioritas Prabowo Gibran
"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," kata Sri Mulyani.
Besaran defisit tersebut akan jadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Termasuk program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sementara ini unggul pada perhitungan KPU.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, ga ada yg on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," pungkasnya.
Editor : Redaksi