MADIUN (Realita) – Cakupan keanggotaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Madiun menunjukkan angka yang cukup membanggakan. Yakni, genap sempurna 100 persen dari total jumlah penduduk Kota Madiun. Tak heran, Pemkot Madiun berhasil memperoleh penghargaan Universal Coverage Health (UHC) Awards 2024 dari BPJS Kesehatan yang diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
‘’Di Indonesia sudah tercover 98 persen. Sementara Kota Madiun sudah 100 persen dan keaktifan pesertanya sudah 85 persen. Kota Madiun masuk penghargaan kategori utama,’’ kata Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, Sabtu (10/8/2024).
Baca juga: Pasca OTT KPK, Balai Kota Madiun Lengang; Wawali dan Sekda Tak Berada di Tempat
Eddy mengatakan, pemkot cukup serius dalam urusan jaminan kesehatan warganya. Menurut dia, pemkot tak memandang status sosial masyarakat. Masyarakat yang bersedia menerima layanan di kelas tiga, sambung dia, didaftarkan sebagai Penerima Bantuan luran Daerah (PBID).
Hingga saat ini, kepesertaan BPJS PBID di Kota Madiun di angka sekitar 67 ribu peserta. Biaya setiap peserta sebesar Rp 37.800 per bulan. Nominal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemkot. Nah, rata-rata pemkot mengeluarkan Rp 2 miliar untuk pembayaran premi ke BPJS Kesehatan setiap bulan. Atau sekitar Rp 32 miliar per tahunnya.
‘’Dengan adanya program ini, harapannya masyarakat di Kota Madiun terjamin kesehatannya,’’ tutur Eddy.
Penghargaan UHC ini bukan kali pertama diraih pemkot. Tahun lalu, Pemkot Madiun berhasil meraih penghargaan serupa. Kala itu, cakupan kepesertaan masyarakat dalam program JKN mencapai 99,29 persen. Tak pelak, capaian itu bisa digenapkan 100 pada pertengahan tahun ini.
Baca juga: Pemkot Madiun Kembali Disomasi, Pedagang Pasar Besar Nilai Pengalihan Izin Kios Merugikan
‘’ Artinya ini (program JKN, Red) sudah on the track,’’ pungkasnya. adv
Editor : Redaksi