PNS Pemkab Diduga Bekingi Tambang Ilegal, Bupati Ponorogo Ancam Pecat

realita.co
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Foto: dok Zainul

PONOROGO (Realita)- Terungkapnya dugaan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Ponorogo di balik maraknya aktivitas tambang ilegal dan hilir mudik truk tambang Over Demension Over Loading ( ODOL) di kawasan Jenangan-Ngebel membuat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko geram.

Bahkan orang nomor satu di Kabupaten Ponorogo ini tak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap oknum PNS Pemkab yang terbukti ikut membekingi dan menerima aliran dana haram dari penambang ilegal guna mengamankan aktifitas tersebut.

Baca juga: Wujudkan Kota yang Nyaman, Pemkab Ajak PKL Ponorogo Mulai Terapkan Pola Lapak Bersih-Rapi

Hal ini diungkapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat ditemui beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak akan mentolerir keterlibatan PNS Pemkab dibalik aktifitas tambang ilegal di kawasan Jenangan-Ngebel.

Pasalnya, selain melanggar aturan, aktifitas ilegal tambang di kawasan ini juga telah merusak alam dan sejumlah infrastruktur jalan yang telah dibangun Pemkab.

" Akan kita pecat bila ada PNS kita yang terlibat. Saya tidak mentolerir itu sama sekali," ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jabatan Yunus sebagai Direktur RSUD Dijadikan ‘Mesin Uang’ untuk Kepentingan Bupati Sugiri Sancoko

Sugiri mengaku saat ini pihaknya telah mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dishub, BPPKAD, DPU-PKP untuk merinci jumlah tambang dan cucian pasir di kawasan ini. Pub terkait penertiban terhadap truk tambang ODOL yang masih marak.

" Sudah kita rapatkan. Kita lihat sejauh mana perijinannya, kalau memang ilegal kita laporkan ke Provinsi Jatim untuk ditertibkan. Sedangkan untuk truk ODOL sudah kita koordinasikan untuk ditertibkan," akunya.

Baca juga: Bupati Sugiri Sancoko Menerima Setoran dari Banyak Pihak: Pejabat, ASN, Kontraktor, hingga Guru Tim Sukses

Ia mengaku, langkah cepat penyelesaian tambang ilegal di kawasan Jenangan-Ngebel harus diambil. Pasalnya kerusakan alam di jalur wisata Ngebel itu sudah semakin parah. Pun dengan rusaknya sejumlah infrastruktur jalan yang diperbaiki Pemkab semakin panjang.

" Ini harus segera diselesaikan. Karena percuma kita perbaiki jalannya kalau pemicunya tidak diselesaikan dulu," tegasnya. znl

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru