SUMENEP (Realita) – Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi sorotan Komisi II DPRD setempat. Ketiganya dinilai belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tiga BUMD tersebut yakni PT Sumekar, PD Sumekar, dan PT Wira Usaha Sumekar (WUS).
Baca juga: Sidak Pansus DPRD Sumenep Bongkar Tambak Udang Bodong dan IPAL Bermasalah
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rasidi, menilai keberadaan BUMD semestinya menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban anggaran. Ia menyebut hingga saat ini kontribusi ketiga BUMD itu terhadap PAD masih nihil.
“Selama ini kontribusinya nol. Padahal BUMD dibentuk untuk mendongkrak pendapatan daerah,” kata Rasidi di Sumenep, Senin (5/5/2025).
Komisi II mendorong Pemkab Sumenep melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan manajemen ketiga BUMD tersebut. Jika tak segera dibenahi, menurutnya, tujuan awal pembentukan BUMD akan sia-sia.
Baca juga: BEM Nusantara Tuding SKK Migas Jabanusa Abai, Siapkan Aksi Besar di Jawa Timur
Sebagai perbandingan, Rasidi menyebut beberapa BUMD lain seperti PDAM dan BPRS Bhakti Sumekar justru mulai menunjukkan performa yang positif dengan menyumbang PAD meski belum signifikan.
“BUMD lain perlu belajar dari PDAM dan BPRS. Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membangun kinerja yang lebih profesional dan produktif,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Sumenep Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026, Fokus pada Penguatan SDM dan Kesejahteraan Merata
Komisi II DPRD Sumenep berencana memanggil direksi dari ketiga BUMD untuk dimintai klarifikasi dan membahas langkah-langkah perbaikan ke depan.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah,” tandas Rasidi. (haz)
Editor : Redaksi