CILEGON (Realita) – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar diskusi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon di kawasan Jungle, Selasa (27/5/2025), untuk membahas isu lingkungan yang tengah menjadi sorotan warga, yakni aktivitas start-up flaring oleh salah satu perusahaan di wilayah tersebut, PT LTCI.
Diskusi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB ini diinisiasi oleh Forum Komunikasi Masyarakat Strategis (Forkomaster) dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil, di antaranya LSM Harimau, KKPMP, DPD Brantas, Badak Banten, L-KPK, FBB, Bappera, LSM Kampak, PMPR, Inakor, PBB, FLIP, dan LSM Parakan.
Baca juga: Anggota Ormas GPK Bentrok dengan Anggota TNI
Dari pihak pemerintah, DLH Kota Cilegon diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, Andi Rana. Dalam sambutannya, Andi menyampaikan apresiasi atas kepedulian ormas dan LSM yang hadir sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang.
“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman ormas dan LSM yang hadir dan peduli. DLH Cilegon terus melakukan upaya pengawasan terkait aktivitas start-up flaring yang dilakukan PT LTCI. Bahkan, kami sudah memasang sejumlah alat pemantau di wilayah terdampak,” ujarnya.
Baca juga: Berdiri di Lahan Hijau, Aparat Gabungan Bongkar Posko Ormas di Depok
Andi juga menegaskan bahwa sebelum aktivitas flaring dimulai, PT LTCI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di beberapa wilayah terdekat. Meski demikian, diskusi ini menunjukkan masih adanya keresahan di masyarakat yang perlu ditanggapi secara terbuka.
Sementara itu, Ketua L-KPK, Hilman, menyatakan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Cilegon yang menginstruksikan pembentukan sejumlah posko untuk merespons keresahan warga.
Baca juga: Operasi Brantas Jaya Berlanjut, Polsek Pancoran Mas Depok Amankan Preman Berkedok Jukir
“Kami mendukung penuh instruksi Wali Kota Cilegon terkait pembentukan posko pengaduan, posko kesehatan, dan posko keselamatan. Ini penting untuk merespons cepat keluhan warga,” ungkap Hilman dalam diskusi.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih intens antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan serta memastikan keberlangsungan hidup masyarakat yang aman dan sehat di sekitar kawasan industri. Fauzi
Editor : Redaksi