MALANG (Realita) – DPRD Kota Malang menyoroti pentingnya pemutakhiran dan pemetaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran program pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani S., dalam rapat koordinasi bersama Pemkot Malang, Jumat (29/8/2025).
Baca juga: Banggar DPRD Kota Malang Soroti Kenaikan Belanja Pegawai dan Penurunan Dana Transfer Pusat
Amitya menegaskan, tanpa data yang valid, kebijakan dan penganggaran berpotensi meleset serta menimbulkan pemborosan. Menurutnya, pemetaan akurat menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar menyentuh kelompok sasaran.
“Pemetaan perlu supaya gerak kita dalam penganggaran dan kebijakan tidak buang-buang uang. Bukan berarti pelit memberi bantuan, tapi harus tepat sasaran. Jadi teka-teki kebijakan itu harus dijawab dengan data,” ujarnya.
Baca juga: Komisi D DPRD Kota Malang Minta Pengawasan Ketat Dapur MBG
Ia menekankan dua hal utama dalam pemetaan data. Pertama, hasil pemetaan harus menjadi rujukan tunggal bagi seluruh perangkat daerah, guna mencegah perbedaan informasi antarinstansi. Kedua, pendataan harus rinci dengan kriteria jelas terkait penerima manfaat maupun indikator lainnya.
“Kriterianya harus jelas. Kalau data sudah akurat, program pemerintah tidak akan salah sasaran,” tegasnya.
Baca juga: Ancaman Menkeu Soal Serapan APBD, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kota Malang
Amitya menambahkan, validitas data tidak hanya penting untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga untuk perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat mengarahkan kebijakan lebih tepat, sementara DPRD memberikan dukungan dari sisi anggaran.
“Kalau datanya tidak kuat, arah kebijakan bisa meleset. Karena itu, pemetaan data harus dikerjakan serius, detail, dan transparan. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (mad)
Editor : Redaksi