MALANG (Realita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat kerja membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat. Rapat berlangsung di ruang internal lantai 3 Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu No. 1A, dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, pada Selasa (19/8/2025).
Rapat dihadiri sejumlah perangkat daerah, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kota Malang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PUPRPKP, serta Bagian Hukum Setda Kota Malang.
Baca juga: Banggar DPRD Kota Malang Soroti Kenaikan Belanja Pegawai dan Penurunan Dana Transfer Pusat
Paparan materi disampaikan Donny Sandito W, yang menjelaskan dasar hukum pelaksanaan program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekolah Rakyat hadir sebagai lembaga pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin (Desil 1 dan 2). Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan akademik, penguatan karakter, spiritualitas, serta keterampilan kewirausahaan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah anggota dewan lintas fraksi menyoroti berbagai hal, mulai dari standar sarana prasarana, status guru dan tenaga pendidik, kebutuhan fasilitas konseling, hingga sistem keamanan sekolah. Pemerintah Kota Malang menjelaskan bahwa sebagian kebutuhan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, Pemkot terus berkoordinasi untuk menutup kekurangan yang ada, termasuk penguatan layanan kesehatan, psikologi, dan keamanan.
Baca juga: Komisi D DPRD Kota Malang Minta Pengawasan Ketat Dapur MBG
Ketua DPRD menegaskan bahwa rapat ini bukan untuk mencari kekurangan, melainkan sebagai bentuk dukungan dewan terhadap program nasional. “Kita menyadari dalam dua bulan berjalan masih banyak keterbatasan. Namun, kita juga melihat perubahan signifikan pada peserta didik. Oleh karena itu, semua pihak perlu mencari solusi bersama agar program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” ujar Amithya.
Dalam keterangannya kepada media, Ketua DPRD juga menekankan pentingnya kegiatan kreatif bagi anak-anak agar tetap aktif dan nyaman di lingkungan pendidikan. Ia berharap adanya dukungan operasional, termasuk fasilitas transportasi dan medis sementara, sebelum dukungan penuh dari pemerintah pusat tersedia.
Baca juga: Ancaman Menkeu Soal Serapan APBD, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kota Malang
Dengan komitmen dan sinergi bersama, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu terobosan penting dalam pembangunan pendidikan, khususnya bagi keluarga miskin di Kota Malang. (mad)
Editor : Redaksi