SURABAYA (Realita) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Jawa Timur menyoroti kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jabanusa yang dinilai gagal berpihak pada kepentingan rakyat.
Mereka menuding lembaga itu terlalu tunduk pada kepentingan korporasi migas dan abai terhadap kondisi masyarakat di daerah penghasil migas seperti Kabupaten Sumenep, Madura.
Baca juga: Sidak Pansus DPRD Sumenep Bongkar Tambak Udang Bodong dan IPAL Bermasalah
Sekretaris Jenderal BEM Nusantara Jatim, Moh. Syauqi, mengatakan SKK Migas Jabanusa seharusnya hadir sebagai pengawas negara yang memastikan tata kelola migas berjalan adil dan berkeadilan sosial.
Namun, kata Syauqi yang terjadi justru sebaliknya — lembaga tersebut dianggap lebih melindungi kepentingan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) seperti Kangean Energy Indonesia (KEI).
“SKK Migas Jabanusa bukan lagi pengawas negara, tapi sudah berubah menjadi perisai korporasi migas. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan rakyat di wilayah eksplorasi, khususnya di Sumenep dan Pulau Kangean,” tegas Syauqi dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Baca juga: Pemkab Sumenep Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026, Fokus pada Penguatan SDM dan Kesejahteraan Merata
Ia menyoroti meningkatnya penolakan warga Pulau Kangean terhadap aktivitas eksplorasi migas oleh K3S Kangean Energy Indonesia (KEI). Masyarakat menilai kegiatan tersebut tidak memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan, bahkan menimbulkan keresahan akibat potensi kerusakan lingkungan laut dan darat.
“Penolakan warga Kangean adalah sinyal kuat bahwa SKK Migas gagal menjalankan fungsi pengawasan dan tanggung jawab sosial. Rakyat sudah muak dengan janji-janji yang tidak pernah ditepati,” ujar Syauqi.
Baca juga: Pelabuhan Wisata Kalianget Sepi, Disperkimhub Sumenep Berdalih Sedang Penataan
BEM Nusantara Jatim, lanjutnya, akan menggelar aksi besar-besaran di depan kantor SKK Migas Jabanusa dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan menjadi bentuk desakan agar lembaga itu segera turun ke lapangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional migas di wilayah Jawa Timur.
“Kami akan turun ke jalan membawa suara rakyat. Gerakan ini bukan hanya kritik, tapi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan sumber daya alam negeri ini,” pungkas aktivis asal Sumenep itu. (haz)
Editor : Redaksi