MALANG (Realita) - Pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Berdasar data dari dashboard ATS Pusdatin Kementerian Pendidikan Tahun 2025, terdapat 10.403 anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Dengan perincian, 2.595 anak dari jenjang SD/MI sederajat dan 7.808 anak dari jenjang SMP/MTs sederajat.
Anak putus sekolah tersebut dibagi menjadi dua. Yakni drop out (DO) dan lulus tidak melanjutkan (LTM). Untuk jenjang SD/MI sederajat, terdapat 802 anak DO dan 1.793 anak LTM. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs sederajat, terdapat 2.827 anak DO dan 4.981 anak LTM.
Baca juga: Tujuh Anak Terancam Putus Sekolah di Sawahan
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang Suwadji menyampaikan, faktor utama banyaknya anak putus sekolah tersebut yakni problem ekonomi.
”Ekonomi yang kurang berimbas kepada motivasi anak dan orang tua dalam melanjutkan pendidikan. Tidak jarang, orang tua yang lebih menyuruh anaknya bekerja dibanding bersekolah,” ucapnya.
Namun, untuk mengurangi ATS, pihaknya sudah melaksanakan berbagai program. Seperti membentuk tim sapu bersih (saber) ATS di 33 kecamatan. Selain itu, dilakukan penyaluran bantuan pendidikan bagi ATS senilai Rp 1,2 juta supaya kembali belajar melalui PKBM. ”Tahun ini sebanyak 454 anak menerima bantuan tersebut,” kata dia.
Baca juga: Siswi Griya Gading Pesona Talang Kelapa Terancam Putus Sekolah, Harapkan Keadilan PPDB 2024
Pihaknya juga melakukan advokasi dan kolaborasi lintas sektor dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI dalam rangka memperkuat intervensi terhadap ATS.
Verifikasi dan validasi data ATS di tingkat desa/kelurahan juga terus dilakukan. Termasuk bekerja sama dengan petugas PLKB dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), serta melalui desk verifikasi data bersama operator satuan pendidikan.
Baca juga: Angka Putus Sekolah Meningkat, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Beberkan Strategi untuk Mengatasinya
Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq menyampaikan, pengentasan ATS sudah menjadi atensi DPRD.
”Harapan kami, Kabupaten Malang bisa segera zero ATS. Angkanya memang tinggi. Namun, saat kami keliling ke desa dan kelurahan, banyak yang meminta program ATS ini. Salah satunya melalui paket B dan paket C,” pungkasnya.mad
Editor : Redaksi