MADIUN (Realita) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Madiun memastikan bahwa seluruh kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan Program MBG, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baca juga: PDIP Larang Kadernya Manfaatkan Program MBG
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Inda Raya, menegaskan bahwa empat anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan di Kota Madiun tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan program tersebut.
“Insyaallah di Kota Madiun, empat anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan tidak ada yang bersinggungan dengan MBG,” terang Inda Raya usai acara bagi takjil, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang secara tegas melarang seluruh kader memanfaatkan Program MBG untuk kepentingan pribadi.
Lebih jauh, Inda juga menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup segala bentuk keuntungan finansial maupun material, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
Ia juga mengungkapkan, bahwa dirinya sempat disinyalir memiliki keterkaitan dengan sejumlah kegiatan MBG. Namun, ia dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Saya pribadi sempat ditanya-tanya. Tapi saya tegaskan, tidak ada sangkut pautnya dengan saya,” ujarnya.
Inda menyampaikan, kehadirannya dalam beberapa kegiatan MBG murni untuk memenuhi undangan sebagai motivator bagi para pekerja.
Baca juga: Golkar Ingatkan PDIP soal MBG: Tak Menolak saat Penganggaran
Menurut Inda, kehadiran tersebut tidak berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan, maupun yayasan yang menaungi program tersebut.
“Saya datang hanya menyampaikan agar para pekerja bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tidak ada hubungannya dengan kepemilikan atau yayasan pengelola,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Inda juga menambahkan bahwa DPP PDI Perjuangan telah menyiapkan sanksi tegas bagi kader yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. Sanksi yang dimaksud mulai dari peringatan hingga pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan partai.
“Sanksinya tegas. Mulai dari peringatan sampai pemberhentian atau pemecatan,” ungkapnya.
Terkait polemik yang berkembang di masyarakat, Inda menilai persoalan tersebut lebih banyak dipicu oleh praktik di lapangan yang dinilai kurang terkendali.
Ia berharap pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kalau memang banyak komplain dan tidak dikehendaki masyarakat, PDI Perjuangan akan berada di sisi rakyat. Harapannya tentu pelaksanaan di lapangan bisa lebih baik,” tandas Inda Raya.
Dengan penegasan ini, DPC PDI Perjuangan Kota Madiun berharap tidak ada lagi spekulasi yang berkembang serta memastikan komitmen partai untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.yw
Editor : Redaksi