FPIK UB-KKP Perkuat Kerja Sama, Dorong Riset dan Inovasi Kelautan

realita.co
Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026, bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung B FPIK UB.

MALANG (Realita) – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK UB) menyelenggarakan forum sinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dalam rangka memperkuat kolaborasi kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan.

Forum ini menandai penguatan hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah, yang tidak lagi terbatas pada komunikasi formal, tetapi diarahkan pada kerja sama yang lebih implementatif, khususnya dalam bidang riset dan inovasi.

Baca juga: FPIK UB Dorong Generasi Muda Peduli Laut Berkelanjutan melalui Kuliah Umum “Cerita Laut dan Masa Depannya”

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026, bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung B FPIK UB. Pertemuan ini dihadiri oleh unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pejabat KKP yang terdiri dari enam jajaran direktur di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dosen, serta tim pendukung.

Komposisi peserta yang lintas unsur tersebut mencerminkan bahwa forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, melainkan sebagai wadah koordinasi strategis yang membuka peluang tindak lanjut kolaborasi antar institusi.
Kegiatan ini juga di hadiri Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof Unti Ludigdo yang menekankan pentingnya Kerjasama institusi untuk peningkatan kualitas riset di Universitas Brawijaya.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prof. Dr. Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi., M.P., menegaskan bahwa pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang perikanan dan kelautan. Dengan basis kelembagaan tersebut, kerja sama dengan KKP menjadi langkah yang relevan sekaligus strategis.

Baca juga: Tiga Departemen FPIK UB Tembus Top 5 SINTA, Bukti Mutu Akademik Kian Melesat 

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah mendorong agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui kebijakan ekonomi biru.

Pemerintah menetapkan lima prioritas utama, yaitu perluasan kawasan konservasi perairan, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya yang ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut. Skala dan kompleksitas agenda tersebut memerlukan dukungan perguruan tinggi sebagai mitra ilmiah dalam penguatan basis riset dan inovasi.

Bagi FPIK UB, kerja sama ini membuka peluang perluasan peran akademik, mulai dari penguatan riset terapan, pengembangan inovasi, hingga kontribusi dalam perumusan kebijakan publik. Dalam konteks ini, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai penyedia data, rekomendasi ilmiah, serta teknologi pendukung yang dibutuhkan pemerintah dalam menghadapi kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: “Belajar Langsung di Lapangan! Mahasiswa UB Dibekali Skill Monitoring Hiu-Pari Bareng Mobula Project”

Sementara itu, bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemitraan dengan perguruan tinggi seperti FPIK UB memberikan nilai strategis dalam penguatan basis ilmiah kebijakan. Berbagai program kementerian, khususnya yang berkaitan dengan konservasi, tata kelola sumber daya, serta inovasi berbasis sains, memerlukan dukungan akademik yang solid agar implementasinya tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan didukung oleh evidensi ilmiah dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Ke depan, efektivitas sinergi ini akan sangat ditentukan oleh implementasi program yang terukur dan berkelanjutan. Kolaborasi antara FPIK UB dan KKP diharapkan mampu menghasilkan inisiatif konkret, seperti pelaksanaan riset bersama, pengembangan inovasi untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya, peningkatan kapasitas mahasiswa dan dosen, serta penyediaan dukungan ilmiah bagi program prioritas nasional. Dengan demikian, forum ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua institusi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Implementasi program diarahkan pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat prasejahtera dan kelompok rentan, yang diwujudkan melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerapan teknologi tepat guna (TTG), serta pelaksanaan KKN tematik berbasis ekonomi guna meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian masyarakat. Upaya ini diperkuat melalui kemitraan strategis antara perguruan tinggi, pemerintah, sektor industri, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang tidak hanya memperluas dampak program, tetapi juga mendorong pemanfaatan hasil riset, pengembangan inovasi, serta penyusunan solusi berbasis ilmiah yang berkelanjutan.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru