SURABAYA (Realita)- Prof. Dossy Iskandar Prasetyo dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Rabu (22/04/2026).
Dalam pengukuhan itu tampak hadir sejumlah tokoh nasional di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal, serta anggota DPR RI dan DPRD, kalangan akademisi, dan pimpinan perguruan tinggi.
Baca juga: Pedagang Pasar Madiun, Keluhkan Ancaman Dugaan Korupsi ke Partai Nasdem
Momen ini bukan sekadar seremoni akademik biasa, melainkan menjadi simbol penguatan kapasitas institusi di kancah pendidikan tinggi Jawa Timur.
Dalam pidato ilmiahnya, Prof. Dossy mengangkat tema “Ide Normatif Partai Politik dalam Konteks Konstitusi dan Cita Demokrasi”.
Ia menegaskan, partai politik tidak semestinya terjebak sebagai kendaraan kekuasaan. Peran utama partai adalah menjaga konstitusi, merawat etika demokrasi, dan menyalurkan aspirasi publik secara berintegritas.
Ia menyoroti ambivalensi terhadap partai politik yang di satu sisi menjadi pilar demokrasi, namun di sisi lain kerap dicurigai dan dibatasi.
Ia menilai secara konstitusional partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan, terutama sebagai instrumen utama rekrutmen kepemimpinan melalui pemilihan umum.
Namun dalam praktiknya, partai politik sering terjebak pada low politics atau politik kekuasaan semata, dan belum sepenuhnya menjalankan high politics yang berorientasi pada kepentingan publik dan negara.
“Konstitusi memformat partai politik sebagai pilar utama demokrasi untuk mewujudkan cita-cita nasional. Tapi dalam praktik, sering kali fokusnya bergeser pada perebutan kekuasaan,” tegasnya.
Sementara, Rektor Ubhara Surabaya, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Anton Setiadji menyatakan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara yang dihadiri oleh deretan tokoh nasional dan daerah. Kehadiran tokoh-tokoh besar tersebut menjadi bukti pengakuan publik terhadap eksistensi Ubhara.
"Alhamdulillah, hadir tokoh nasional Pak Surya Paloh, Kalemdiklat Polri, hingga Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang secara khusus menyaksikan pengukuhan ini," ujar Anton pada awak media.
Kehadiran para tokoh tersebut, menurut Anton, menjadi suntikan semangat bagi seluruh civitas akademika, khususnya para staf pengajar, untuk terus meningkatkan kinerja.
Rektor menekankan bahwa penambahan Guru Besar adalah bagian dari strategi capacity building yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan mahasiswa.
Terkait target ke depan, pihak rektorat optimistis bahwa jumlah profesor di Ubhara akan terus bertambah.
Baca juga: Nasdem Copot Ahmad Sahroni
"Target 2027 kami proyeksikan minimal akan ada dua Guru Besar baru lagi. Saat ini sejumlah dosen sedang dalam tahap persiapan dan pemenuhan syarat menuju gelar profesor," ujarnya.
Menanggapi posisi Ubhara dalam peta riset dan inovasi di Jawa Timur, Anton memilih untuk bersikap rendah hati dan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi dengan berbagai universitas swasta trus diperkuat, khususnya di Surabaya.
Fokus utama kami adalah meningkatkan status institusi dari yang saat ini berstatus "Baik Sekali" menjadi "Unggul" pada tahun 2027.
Adapun indikatornya adalah peningkatan jumlah Guru Besar dan penguatan riset menjadi variabel kunci untuk mencapai target tersebut.
"Soal kualitas, biarlah masyarakat yang menilai. Tugas kami adalah terus meningkatkan kinerja. Akreditasi itulah yang nantinya akan menunjukkan secara formal bahwa perguruan tinggi ini terus meningkat," pungkasnya.
Baca juga: Partai NasDem Cilacap Gelar Rakerda Perkuat Akar Rumput
Terkait profil Prof Dossy yang dikenal luas sebagai politisi nasional.
- Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) periode 2010–2015.
-Terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014–2019 dari Partai Hanura, dapil Jawa Timur VIII (Kabupaten/Kota Madiun, Nganjuk, Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto).
- Menjadi Ketua Fraksi Hanura DPR RI.
Di DPR, ia aktif dalam bidang legislatif dan hukum tata negara, termasuk dalam kerja‑kerja Badan Legislasi (Baleg) dan isu‑isu perubahan konstitusi.
Pada periode belakangan, ia juga dikaitkan dengan peran di DPP Partai Nasdem, misalnya sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan di tingkat pusat, meskipun posisi ini lebih menunjukkan kelanjutan dinamika politik dan rekruitmen partai. tyan
Editor : Redaksi