SUMENEP – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep dan dihadiri pimpinan serta anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, dan undangan terkait.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Sumenep Sahkan Tiga Raperda, Dorong Ekonomi Daerah
Ketua Pansus LKPj, Hosnan, menyampaikan bahwa LKPj merupakan bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
“Melalui LKPj ini, pemerintah daerah menyampaikan capaian kinerja selama satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat,” kata Hosnan dalam rapat.
Ia menjelaskan, tahun anggaran 2025 menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumenep dalam melanjutkan pembangunan di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan kondisi geografis kepulauan.
Menurutnya, Pansus telah melakukan pembahasan secara menyeluruh melalui rapat kerja dengan perangkat daerah serta pencermatan dokumen LKPj.
“Pendekatan yang kami lakukan bersifat konstruktif dan objektif, tidak hanya menilai capaian, tetapi juga memberi masukan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah dinilai telah menjalankan berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur.
Namun, Pansus mencatat masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan asli daerah dan pemerataan hasil pembangunan, terutama di wilayah kepulauan.
Baca juga: Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Sampaikan Hasil Reses, Infrastruktur Masih Jadi Sorotan
Hosnan menyebut, capaian makro daerah menunjukkan tren positif, meski pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Wilayah kepulauan perlu perhatian lebih agar kebijakan yang diambil benar-benar inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.
Di sektor pemerintahan, Pansus menilai upaya peningkatan tata kelola dan pelayanan publik sudah berjalan, tetapi masih perlu diarahkan pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas, meski pemerataan tetap harus diperkuat.
Pansus juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih dikeluhkan masyarakat.
Baca juga: Ketua DPRD Sumenep Dukung Penertiban Hiburan Malam Saat Ramadan
“Kami merekomendasikan adanya perbaikan tata kelola dan manajemen layanan kesehatan di RSUD agar pelayanan lebih optimal,” tegas Hosnan.
Selain itu, Pansus memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis riset, penguatan pengawasan hingga tingkat desa, serta pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan.
Di akhir penyampaiannya, Pansus mengapresiasi kinerja Pemkab Sumenep selama tahun 2025, namun tetap mendorong adanya perbaikan berkelanjutan.
“Kami berharap rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan demi mewujudkan Sumenep yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya. (haz)
Editor : Redaksi