JEMBER (Realita) - DPRD Jember menandatangani dokumen tuntutan yang diajukan mahasiswa dalam aksi bertajuk Peringatan Darurat Indonesia Cemas di depan Gedung DPRD Jember, Senin (15/6/2026).
Penandatanganan itu menjadi penutup dialog antara massa aksi dan sejumlah anggota dewan setelah mahasiswa menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Baca juga: Indonesia Cemas Menggema di Jember, Mahasiswa Soroti KDMP hingga Revisi UU Polri
Salah satu poin yang disepakati adalah dorongan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua program tersebut menjadi sorotan mahasiswa karena dinilai menyimpan berbagai persoalan tata kelola dan belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat bawah.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan pihaknya mendukung upaya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program nasional yang dinilai bermasalah dalam implementasinya.
“Saya setuju untuk mengevaluasi tata kelola terhadap program nasional, termasuk salah satunya KDMP. Kami sudah mendengar aspirasi dari masyarakat bahwa ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dalam proses pembangunan,” ujar Halim.
DPRD Jember menilai evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah benar-benar sesuai dengan tujuan awal. Menurut Halim, ukuran keberhasilan sebuah program tidak hanya dilihat dari laporan administratif atau hasil audit lembaga negara, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut DPRD Jember akan mengawal berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan meneruskannya kepada pihak terkait. Halim juga mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibahas lebih lanjut melalui ruang-ruang diskusi dan pengawasan.
Dukungan terhadap evaluasi juga disampaikan Fraksi PKB DPRD Jember, Candra. Fraksi PKB menilai program MBG perlu ditinjau ulang agar lebih tepat sasaran dan tidak hanya diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima.
“Evaluasi secara menyeluruh kami sangat mendukung. Kemudian dievaluasi agar nantinya bersifat adil, tidak diberikan ke seluruh siswa yang mampu, tetapi lebih detail kepada titik-titik yang memang berada di garis kemiskinan,” katanya.
Selain persoalan sasaran penerima, Fraksi PKB juga mendorong agar program MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Salah satunya dengan melibatkan petani lokal sebagai mitra penyedia bahan pangan sehingga hasil panen masyarakat dapat terserap secara langsung.
Menurut mereka, keberadaan MBG semestinya tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian yang selama ini kerap menghadapi persoalan pemasaran hasil panen.
Baca juga: Mahasiswa Soroti Dugaan Korupsi di BGN, Aksi Dikawal Ketat Polisi
Sementara itu, dalam pembahasan mengenai KDMP, Fraksi PKB secara terbuka mengakui adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun mereka tetap mendukung keberlanjutan program dengan catatan dilakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
“Terhadap program KDMP, kami memang menyadari bahwa program tersebut ada permainan. Kami menyadari, tapi kami juga mendukung jika KDMP terus berjalan. Kami ingin KDMP menjadi pusat pasar baru bagi petani-petani,” ungkapnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan fraksi lain, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar Amanah, PKS, Nasdem, Gerindra, dan PPP.
Meski DPRD menyatakan dukungan terhadap evaluasi MBG dan KDMP, mahasiswa menilai tanggapan dewan belum sepenuhnya menjawab substansi tuntutan yang mereka bawa. Massa aksi menyoroti minimnya pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Polri dan isu militerisme yang menjadi salah satu alasan utama demonstrasi digelar.
Dalam orasinya, mahasiswa mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah pusat. Mereka menilai selama ini berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat hanya berakhir sebagai catatan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Baca juga: 6.088 Personel Amankan Demo Mahasiswa, Kapolda: Mahasiswa Keluarga Kita, Amankan Humanis & Terukur
Mahasiswa juga menegaskan bahwa mereka membutuhkan bukti konkret bahwa DPRD benar-benar menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI, bukan sekadar menerima aspirasi dalam forum-forum dialog.
“Aspirasi kita hanya ditampung, ditampung, dan ditampung. Tidak pernah ada bukti bahwa DPRD menyerahkan segala tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah pusat,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember siap meneruskan berbagai masukan mahasiswa, termasuk terkait revisi UU Polri dan kekhawatiran terhadap kembalinya militer ke ruang sipil. Ia menegaskan bahwa semangat reformasi harus tetap dijaga dan tidak boleh terjadi tumpang tindih antara fungsi sipil dan militer.
Halim juga membuka peluang adanya perubahan alokasi anggaran pemerintah apabila program tertentu dinilai tidak efektif atau perlu diperbaiki. Menurutnya, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus terus dijalankan.
DPRD Jember dan mahasiswa sepakat menandatangani dokumen tuntutan sebagai bentuk komitmen untuk mengawal berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
Editor : Redaksi