JAKARTA (Realita)– Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melontarkan usulan kontroversial agar keberadaan kelompok relawan presiden dibatasi.
Bahkan dihapus setelah seorang kepala negara mengakhiri masa jabatannya.
Baca juga: Pakar Sebut Barang--barang Pemberian China Dibuang Pejabar AS demi "Security System"
Dalam pernyataannya, Rabu (24 Juni 2026), Jerry menilai fenomena relawan yang tetap aktif setelah presiden pensiun telah menciptakan kegaduhan politik berkepanjangan.
Ia secara khusus menyinggung mantan Presiden Joko Widodo yang menurutnya masih memiliki basis relawan yang terus bergerak di ruang publik.
“Saya mendorong untuk ada aturan dan UU agar tak ada lagi relawan jika seorang presiden sudah pensiun,” kata Jerry.
Baca juga: Iran Menang Perang Lawan AS-Israel Hanya Ilusi dan Halusinasi
Menurutnya, Undang-Undang Pemilu perlu direvisi untuk mengatur secara lebih tegas posisi mantan presiden dan kelompok pendukungnya setelah tidak lagi menjabat.
Jerry juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah organisasi relawan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi.
Ia menilai kelompok-kelompok tersebut kerap memicu polemik politik dan terlibat dalam berbagai kontroversi di ruang publik.
Baca juga: Ketua BEM UGM Ajak Debat Prabowo, Pengamat: Cari Sensasi Politik
Selain itu, Jerry menyinggung sejumlah persoalan hukum yang melibatkan tokoh relawan dan pengacara yang selama ini aktif membela Jokowi dalam polemik ijazah.
Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan mengenai peran relawan politik dalam demokrasi pasca-kekuasaan.jr
Editor : Redaksi