KEBUMEN (Realita)-Heboh di Kebumen! Program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden yang seharusnya menjadi angin segar, justru memicu polemik panas. Keluarga Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, mendadak jadi sorotan tajam setelah disebut-sebut memonopoli lebih dari 100 Dapur MBG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG).
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kebumen sampai turun ke jalan menuntut transparansi. Di balik niat mulia memberi makan anak-anak, terselip kekhawatiran kuat akan adanya konflik kepentingan.
Baca juga: Dana Operasional MBG Belum Cair, Puluhan Ribu Siswa di Lamongan Bawa Bekal dari Rumah
Isu ini menjadi sangat sensitif karena status Kebumen yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Tengah.
Ketua PC PMII Kebumen, Syarif Hidayatulah, melontarkan kritik tajam mengenai ironi penguasa daerah yang memborong proyek dapur gizi ini.
"Kita tahu semua, beliau itu bupati terkaya di kabupaten termiskin. Yang menjadi logis ketika beliau memilki dapur MBG 100 lebih," katanya.
Mahasiswa menuntut keterbukaan penuh agar program strategis ini tidak menjadi celah korupsi baru. Apalagi setelah pihak Pemkab memberikan penjelasan, dugaan keterlibatan langsung keluarga bupati justru dirasa makin terang-benderang.
Baca juga: Dewan Ekonomi Nasional Lakukan Peninjauan Lapangan ke SPPG Eho Hilisimaetano Nias Selatan
"Tadi disampaikan, dulu belum ada dapur, karena tidak ada pemodal. Dan, hari ini pemodal itu beliau (bupati),"
Namun, di sisi lain, Pemkab Kebumen memiliki pembelaan tersendiri. Wakil Bupati Kebumen, Zeni Miftah, membantah bahwa keluarga bupati mencari keuntungan.
Menurutnya, sang suami bupati turun tangan mengucurkan dana karena pada awal program bergulir, minim sekali pemodal yang berani merintis dapur MBG di Kebumen. Langkah itu diklaim murni demi menyelamatkan program prioritas Presiden.
Baca juga: Dapur MBG Amandraya Pastikan Ramah Lingkungan, Tahap Pengerjaan IPAL Masuk Finishing
"Ibu bupati dan keluarganya merasa bertanggungjawab dan terpanggil," katanya.
Meski membenarkan adanya keterlibatan tersebut, Wabup menegaskan bahwa posisi sang suami sebagai pemodal berdiri sendiri sebagai individu.
"Dalam hal ini Pak Fuad (suami bupati) sebenarnya tidak berkaitan dengan bupati," pungkasnya.au
Editor : Redaksi