Mojokerto (realita.co) - Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Adat Nusantara (DPP MATRA) resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Tani Masyarakat Adat (GATRA) di UTC Trawas, kawasan kaki Gunung Pawitra, Kabupaten Mojokerto, Rabu (29/7/2026).
Organisasi sayap MATRA tersebut dibentuk untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat adat melalui sektor pertanian. Selain itu, GATRA diharapkan menjadi wadah regenerasi petani sekaligus menjembatani pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi agar dapat diterapkan langsung di lapangan.
Ketua Umum DPP MATRA, KPH Andi Bau Malik Barammamase, mengatakan pembentukan GATRA telah dipersiapkan selama sekitar satu tahun melalui serangkaian pembahasan.
"Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dari sektor pertanian. Karena itu kami membentuk Gerakan Tani sebagai wadah untuk memperkuat masyarakat adat sekaligus mendukung sektor pertanian sebagai fondasi penting bagi kemajuan bangsa," ujar Andi.
Menurutnya, MATRA selama ini berfokus pada pelestarian adat dan budaya Nusantara. Namun, pendekatan kepada masyarakat adat dinilai akan lebih efektif apabila diwujudkan melalui program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya sektor pertanian.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Surabaya (UBAYA) yang telah mendukung terselenggaranya pelantikan pengurus pusat GATRA.
Menanggapi isu tanah adat dan berbagai kebijakan di sektor pertanian, Andi menegaskan MATRA tidak menjadikan advokasi lahan sebagai fokus utama organisasi.
Menurutnya, masyarakat adat hingga kini tetap mengelola lahan pertanian secara produktif. Karena itu, pelestarian adat dan budaya menjadi prioritas sebagai fondasi kehidupan masyarakat.
"Ketika adat dan budaya tetap hidup, kehidupan masyarakat, termasuk sektor pertanian, akan berjalan dengan baik," katanya.
Andi juga meminta jajaran GATRA memberi ruang lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam organisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.
Saat ini kepengurusan GATRA telah terbentuk di 33 provinsi. Mulai bulan depan, pengurus pusat akan melakukan konsolidasi sekaligus pelantikan kepengurusan di berbagai daerah.
Ketua DPP GATRA, Assoc. Prof. Dr. M. Syahri Roesman, mengatakan GATRA tidak hanya bergerak di bidang pertanian, tetapi juga peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.
Menurutnya, organisasi akan mendampingi petani mulai dari proses budidaya, pengolahan hasil hingga pemasaran produk.
"Kami ingin hasil penelitian di perguruan tinggi tidak berhenti di kampus, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi petani," ujarnya.
Syahri menyebut GATRA dihuni banyak akademisi yang membawa berbagai inovasi, mulai dari benih padi berpotensi menghasilkan hingga 15 ton per hektare, pengembangan komoditas rempah, peternakan kambing Saanen, hingga inovasi produk berbasis tanaman lokal.
Selain itu, GATRA juga tengah mengembangkan bahan substitusi kedelai sebagai upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Usai pelantikan, GATRA langsung menjalin komunikasi dengan jaringan MATRA di Singapura dan Malaysia untuk memperluas pemasaran hasil pertanian Indonesia ke luar negeri.
Komoditas pala dan cengkeh dari Maluku menjadi salah satu produk yang diprioritaskan memasuki pasar ekspor melalui jaringan tersebut.
"Kami harus membangun jejaring secara mandiri agar hasil pertanian Indonesia memiliki akses pasar yang lebih luas," tutur Syahri.
Syahri mengakui regenerasi petani masih menjadi tantangan karena sebagian besar petani saat ini berusia di atas 60 tahun.
Menurutnya, pertanian modern yang memanfaatkan teknologi seperti greenhouse, drone, pertanian presisi, hingga sistem digital harus diperkenalkan kepada generasi muda agar sektor pertanian semakin diminati.
Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi yang lebih berpihak kepada inovator pertanian, khususnya dalam proses legalisasi varietas baru hasil penelitian.
Sebagai tindak lanjut, GATRA akan melakukan audiensi dengan kementerian terkait guna mendorong penguatan inovasi, hilirisasi hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia.
Editor : Redaksi