Terungkapnya markas judi online (judol) di rumah dinas anggota TNI, Cijantung, Jakarta Timur, tak sekadar perkara sewa-menyewa rumah dinas kepada sipil.
Peristiwa ini merupakan ujian bagi TNI untuk meyakinkan publik yang selama ini ragu dengan penegakan hukum karena isu impunitas di tubuh TNI, kata pengamat.
Baca juga: Rumah Dinas TNI Dijadikan Markas Judol, Kasad Pastikan Pekakunya Warga Sipil
Anggota DPR dari Komisi Pertahanan menekankan, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak membedakan latar belakang pihak yang terlibat.
Markas Besar TNI menahan Kasi Intel Gartap1/Jakarta, Letkol Infantri Arman, Pada Jumat (09/10). Arman adalah perwira TNI yang menyewakan rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung (KPAD), Jakarta Timur, yang kemudian menjelma menjadi markas judol.
"Terduga sudah ditahan," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas, seperti dilansir dalam laman Kompas.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar di Instagram @badanperwakilannetizen2, memperlihatkan sejumlah orang berada dalam ruangan yang dipenuhi komputer.
Perekam menduga, ruangan yang berada di antara rumah dinas di KPAD Cijantung, digunakan untuk aktivitas judol pada 4 September lalu.
Baca juga: Rumah Dinas di KPAD Cijantung Jadi Markas Judol, Mabes TNI Tahan Kasi Intel Gartap 1/Jakarta
TNI Angkatan Darat mengklaim telah menyita perangkat elektronik serta memadamkan aliran listrik di rumah dinas milik Letkol Arman.
Menurut sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, secara sosiologis, markas ataupun rumah dinas militer merupakan bagian dari simbol institusi dengan tingkat kendali paling ketat, patriotik dan nasionalis.
"Ternyata, mampu dijebol judol," katanya. "Betul-betul memalukan sangat, bahkan di garda terdepan kedaulatan bangsa".
Menurutnya, masyarakat akan makin skeptis dengan penuntasan kasus judol kali ini, lantaran diduga melibatkan anggota TNI. Oleh karena itu, perlakuan hukum yang adil diperlukan.ha
Editor : Redaksi