JAKARTA (Realita)- Wacana mengejutkan datang dari ranah politik tanah air. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berkali-kali mendorong agar sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dikembalikan ke DPRD.
Kabar ini dibongkar langsung oleh Menko Yusril Ihza Mahendra. Menurut penjelasan Yusril, Prabowo sempat menegaskan untuk mengembalikan saja proses Pilkada ke tangan anggota dewan. Alasannya, mekanisme Pilkada langsung memakan biaya politik yang sangat membengkak karena calon harus menjangkau seluruh pemilih di daerah. Tingginya ongkos ini dikhawatirkan memicu kepala daerah terpilih mencari cara buat balik modal setelah menjabat.
Baca juga: Kemenag Menggagas Gerakan Pakai Sarung dan Peci Sekali Sepekan
Selain itu, Yusril menilai skema pemilihan lewat DPRD bakal jauh lebih gampang diawasi karena jumlah pemilihnya jauh lebih sedikit dibanding seluruh warga dalam satu kabupaten/kota. Ia juga menyoroti adanya kontradiksi antara semangat pemberantasan korupsi dan sistem politik saat ini yang justru membuka peluang korupsi akibat tingginya biaya pemilu.
Meski begitu, usulan ini tentu menuai tanda tanya besar: apakah memilih lewat DPRD benar-benar efektif menekan korupsi, atau malah cuma memindahkan praktik money politics ke lingkaran elite partai dan anggota dewan?
Editor : Redaksi