MADIUN (Realita) – Warga RT 20, Dusun Gedangan, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Minggu (25/10/2026) memprotes aktivitas pembangunan yang diduga akan digunakan untuk pabrik sepatu. Warga mengeluhkan dampak debu dan getaran alat berat yang disebut menyebabkan sejumlah rumah mengalami keretakan.
Selain dampak lingkungan, warga juga menyoroti belum adanya sosialisasi dari pihak perusahaan sejak aktivitas pengurukan lahan dimulai sekitar empat bulan lalu. Warga meminta perusahaan segera berkomunikasi dengan masyarakat serta membahas komitmen kompensasi bagi warga yang terdampak.
Dika Kusuma, salah seorang warga RT 20 Dusun Gedangan, mengatakan hingga kini belum ada komunikasi maupun sosialisasi dari pihak perusahaan kepada warga sekitar lokasi proyek.
“Sudah hampir empat bulan, tetapi belum ada reaksi apa-apa dari perusahaan. Seharusnya sejak awal ada sosialisasi kepada warga sebelum proyek dimulai. Namun, pengurukan sudah berjalan, sementara sosialisasi belum pernah dilakukan,” ujarnya.
Menurut Dika, aktivitas proyek menimbulkan debu yang mengganggu warga. Selain itu, getaran akibat pekerjaan pemancangan tiang menggunakan alat berat juga dikeluhkan karena diduga menyebabkan sejumlah rumah mengalami keretakan.
Atas kondisi tersebut, warga meminta adanya pembahasan mengenai kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Mereka juga menginginkan kejelasan mengenai tanggung jawab perusahaan, termasuk kemungkinan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Dika menegaskan, warga untuk sementara meminta akses proyek ditutup sampai ada sosialisasi dan kesepakatan yang jelas antara perusahaan dengan masyarakat.
“Untuk sementara, akses proyek kami tutup sambil menunggu sosialisasi dari pihak perusahaan atau difasilitasi pemerintah desa. Sebelum ada komitmen yang jelas terkait kompensasi dan hal-hal lainnya, termasuk CSR, proyek kami minta dihentikan sementara,” tegasnya.
Warga juga mengaku belum mengetahui secara pasti status perizinan proyek tersebut. Dika menyebut dirinya memperoleh informasi bahwa perizinan belum lengkap, tetapi hal itu masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Desa Bagi, Mulyanto, membenarkan bahwa pihak perusahaan belum pernah menggelar sosialisasi kepada masyarakat. Padahal, menurut dia, pemerintah desa telah menyampaikan kepada pihak perusahaan agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi setelah proses transaksi lahan dilunasi.
“Dari perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi. Setelah pelunasan, kami sudah menyampaikan agar segera dilakukan sosialisasi kepada warga. Namun, sampai sekarang belum ada,” kata Mulyanto.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah desa, lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan pabrik sepatu. Namun, pihak desa belum memperoleh surat resmi yang menjelaskan secara terperinci rencana pembangunan maupun identitas perusahaan yang akan mengelola proyek tersebut.
Mulyanto menambahkan, pemerintah desa tidak terlibat dalam proses jual beli lahan karena transaksi menjadi kewenangan para pihak yang bertransaksi melalui notaris. Meski demikian, pemerintah desa tetap membantu kebutuhan administrasi yang diperlukan.
Terkait munculnya keberatan warga, Mulyanto menyatakan akan mengikuti aspirasi masyarakat. Ia berharap kehadiran investor di wilayahnya tidak menimbulkan kerugian bagi warga maupun lingkungan sekitar.
“Prinsipnya, kami menyambut investor yang datang. Namun, jangan sampai keberadaan investasi justru merugikan masyarakat atau wilayah kami,” ujarnya.
Mulyanto menyebut luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut diperkirakan hampir lima hektare. Ia juga menyampaikan bahwa pihak yang datang ke lokasi dan berkomunikasi dengan pemerintah desa diduga merupakan perwakilan dari perusahaan bermodal asing, yang menurut informasi awal kemungkinan berasal dari China.
Meski demikian, hingga kini pemerintah desa belum mendapatkan kejelasan resmi mengenai identitas perusahaan, detail rencana pembangunan, maupun jadwal sosialisasi kepada masyarakat.
Warga berharap pihak perusahaan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai rencana pembangunan, perizinan, dampak lingkungan, serta mekanisme penanganan keluhan dan kompensasi bagi warga terdampak.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan langsung dari pihak perusahaan terkait keluhan warga tersebut. Yw
Editor : Redaksi
