SEMARANG (Realita)- Selasa (29/03/22) telah dilaksanakan acara Forum Group Discussion ini yang dilaksanakan di Ruang Rapat Rektorat Universitas Muhamadiyah Purwokerto (UMP) . Pembukaan acara ini dilaksanakan oleh Rektor UMP, Dr Ns Jebul Suroso SKp Mkep, mengutarakan bahwa sebuah kehormatan UMP bisa menghadirkan majelis ilmu, sehingga menjadikan forum diskusi ini membawa manfaat. "Kami berterimakasih kepada DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Bapak Abdull Kholik yang mau hadir dan berdiskusi bersama dalam acara ini . Pertemuan - pertemuan ini adalah lontaran pendapat atau ide dari bagaimana Jika Banyumas Raya menjadi sebuah Propinsi baru di Jawa Tengah", kata Jebul Suroso, Rektor UMP . Pemekaran wilayah bisa berkembang seiring waktu dan perkembangan jaman. Dalam perpektif akademis, pemekaran konsep semoga ide ini bisa didengar Pemerintah Pusat, sehingga bisa menjadikan amalan ibadah kita semua. Kita hanya bisa memprediksi banyumas ke depan, nanti bisa dirumuskan bersama dan di gagas menjadi layak atau tidak jika Pemekaran Propinsi Banyumas Raya untuk terrealisasi , sehingga ada milestone dari pemekaran menjadi sebuah propinsi. Goal nya adalah mencerahkan dari semua pandangan jernih para akademisi dengan data yang ada sehingga idea atau gagasan pemekaran propinsi Jawa Tengah bisa atau tidak terrealisasi.
Abdul Kholik, Anggota DPD Perwakilan Jawa Tengah mengutarakan pemekaran ini aslinya teknik demokratis . Daerah yang berkembang bisa dilakukan pemekaran setelah melihat potensi potensi wilayah kemajuan nya. Potensi Daerah banyumas ini sangat besar karena Daerah ini sudah memiliki infrastruktur yang lengkap bahkan jumlah nya lebih dari satu . Dan hal ini unik tidak setiap daerah memiliki.
Irfan fakhturahman, humas UMP sebagai moderator acara FGD Pemekaran Banyumas Raya dalam persfektis Akademisi. Harapan nya
ending acara ini adalah bukan setuju atau tidak, dan tapi permasalahan permasalahan yang akan terjadi jika pemekaran terjadi dari berbagai sudut pandang dari kalangan akademisi dan data yang mendukung wilayah yang akan terjadi pemekaran tersebut secara akademisi.
Abdul Kholik mengatakan bahwa di Pulau Jawa ini populasi nya 50% dari seluruh populasi Indonesia. Struktur ekonomi Jateng masih di dominasi 4 sektor, yaitu industri pengolahan, pertanian, konstuksi dan perdagangan. Jawa Tengah ditopang konsumsi rumah tangga hampir 59%. Jika kita kelompokan Jawa tengHah menjadi 3 zona daerah Utama yatu Jateng Selatan (kedu dan banyumas), jateng utara (tegal, semarang) dan Jateng selatan (Solo dan sekitarnya). Tahun ini 2021 Jateng memiliki 11,79% memiliki angka kemiskinan. Jika dikalikan jumlah populasi di Jateng menjadi 4,1 juta orang yang miskin. Usaha Performa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengatasi kemiskinan dalam 10 tahun dari tahun yang terakhir 2021 masih berkisar penurunan dari 13% menjadi 11%. Mengintegrasikan poros pertumbuhan ekonomi di daerah Kedu dan Banyumas raya dengan Propinsi Jogja dan terhubung jalan tol dan terintegrasi dengan Jawa Tengah zona Utara juga melalui infrastruktur toll semarang solo. Forum - forum berikut nya agar disampaikan berupa data yang akurat, Kebijakan pemekaran wilayah memang saat ini masih moratorium. Tapi ada program destrada , disain besar untuk DOB (Daerah otonomi Baru) untuk mengkaji kebijakan strategis pemekaran daerah.
Ahmad Darmawan,MSi, Akademisi dari UMP mengutarakan bahwa pemekaran ini tidak mengurangi wilayah suatu negara. Pemekaran ini bagi rakyat akan disambut dengan kegembiraan , karena layanan akan jauh lebih baik dan murah. Dari perpektif ekonomi , hasil riset 2014 oleh Rasid, mengatakan bahwa belanja Pemerintah berpengaruh positif terhadap pemekaran, dan pemekaran wilayah 1% akan menaikan PDRB 0,26% .
Ahrizal Mutahir Sosiolog ,dalam acara ini juga mengatakan bahwa saat ini kecenderung pemekaran wilayah tinjuan utamanya adalah ekonomi indikatornya,perlu diketahui bahwa Banyumas sendiri memiliki 4 aliran sungai yang melewati, tentunya sosiologis masyarakat sudah memiliki berbagai kebudayaan. Dan pemekaran wilayah ini birokrasinya panjang, sehingga kita menghabiskan energi dan terlupakan tata kelola pemerintah yang sebetulnya goalnya kemudahan layanan dan mengatasi kemiskinan.
Peserta FGD Perwakilan Unwiku, mengatakan bahwa jika itu Pemekaran wilayah adalah sebuah kebutuhan mari kita bahas lebih lanjut, tapi jika hanya keinginan aja maka di tunda dulu. Yang diutamakan nya adalah kemudahan pelayanan dan mengatasi kemiskinan.ham
Editor : Redaksi