JAKARTA - Isu 4 menteri yang sudah meminta izin Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mendatang, patut diacungi jempol.
Tapi sikap ksatria ini, harus pula dibarengi dengan langkah maju sebagai representasi keinginan luhur untuk menjadi pemimpin bangsa.
Baca juga: Direktur P3S: Pengangkatan 127 ASN di Minut Sudah Prosedural, Jangan Jadikan Komoditas Politik
”Sikap ksatria yang saya maksud ya harus dibarengi dengan keputusan mundur. Mundur jadi menteri. Fokuskan pada niat luhur itu,” terang Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Minggu (17/4/2022).
Menanggalkan statu menteri, sambung Jerry akan lebih elok dipandang ketimbang bertahan di Kabinet Indonesia Maju.
”Ini menjaga ruh dari kabinet itu, dan membangun citra diri dengan baik. Saya pikir fokus ke pencalonan akan lebih besar ketimbang ngurus rakyat dengan alih-alih jadi menteri,” tandasnya.
Soal penegasan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut hasrat para menteri yang ingin maju di Pilpres mendatang bukanlah perkara haram, bagi Jerry ini sebuah bentuk pembiaran yang efeknya akan membuat kondisi makin runyam.
Baca juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Tak Pakai Jasa Buzzer dan Influencer
Publik akan bingung membedakan. Apalagi saat sang menteri turun ke tengah-tengah masyarakat.
”Ini sebagai menteri atau sebaliknya sebagai kandidat capres. Memang sih, dalam aturan dan konstitusi dibenarkan sebelum ditetapkan oleh KPU. Tapi alangkah baiknya, mengambil keputusan bijak,” sambung Jerry.
Dampak lainnya, rakyat dirugikan. Sebab konsetrasi 4 menteri itu akan terbelah. Satu sisi mengurus negara dengan segudang persoalannya, satu sisi berupaya membangun citra.
Baca juga: Airlangga Mundur, Pengamat: Jokowi dan Gibran Berpeluang Jadi Ketum jika AD/ART Diubah
”Coba dipikir saja. Atau Kementeriannya mau dibuat tim sukses, maka fokuslah pada pemenangan pemilu. Agar publik juga lebih gamblang dalam menilai, dan bebas dalam bergerak,” timpalnya.
Persoalan lain yang muncul, para meteri itu akan dituding menggunakan fasilitas negara. Abdi negara atau ASN yang ada di lingkaran kementerian akan terkena imbasnya.
”Jadi mundurlah 4 meteri ini. Tidak bisa lho ada aspek benefit atau manfaat dengan kata lain memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan politik,” kata dia.jr
Editor : Redaksi