MADIUN (Realita) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun segera menindaklanjuti nota keuangan Walikota Madiun atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Ini setelah, Walikota Madiun, Maidi menyampaikannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (10/5/2022).
Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Pj Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Teruskan Perjuangan
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR) usai memimpin paripurna mengatakan, tidak sampai satu bulan untuk menyelesaikannya. Nantinya badan anggaran (Banggar) dan tim anggaran Pemkot Madiun akan melakukan pembahasan. Setelah selesai, langsung di paripurnakan ke tahap berikutnya.
"Nota keuangan akan diserahkan ke Banggar, setelah itu Banggar akan merumuskan dan membahas dengan tim anggaran, terkait dengan laporan pertanggungjawaban ini. Setelah itu akan diparipurnakan untuk kita pertanyakan apa yang belum jelas, atau hal-hal khusus," katanya.
Beberapa catatan dari hasil gambaran secara umum penyampaian nota keuangan ini, diantaranya menyangkut tentang realisasi pendapatan daerah yang melampaui target sebesar 109,37 persen. Dari rencana ditetapkan Rp. 1 triliun 6 miliar 392 juta, atau melebihi target Rp 94,2 miliar.
"Pendapatan daerah yang melampaui target ini kita apresiasi. Mudah-mudahan ini juga menjadi target di tahun 2023. Karena situasinya berangsur-angsul normal, pandemi sudah mulai hilang. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi di Kota Madiun," ujarnya.
Baca juga: Akhirnya, DPRD Kota Madiun Tetapkan AKD
Terkait belanja daerah, serapannya hanya sebesar 84,19 persen dari rencana Rp 1 triliun 275 miliar. Nantinya, hal itu akan menjadi fokus utama Banggar untuk mempertanyakan permasalahannya. "Ada beberapa OPD yang serapannya dibawah 50 persen, itu akan kita fokuskan. Tetapi ada beberapa untuk efisiensi anggaran. Mudah-mudahan nanti kita dapat jawaban setelah hearing," tuturnya.
Sementara itu, Walikota Madiun, Maidi menuturkan, pendapatan daerah yang melampaui target ditahun 2021 menandakan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini berhasil. Diimbangi dengan angka penyebaran Covid-19 yang kian melandai. Indikator itu dapat dilihat dari kunjungan wisatawan ke Kota Pendekar. Ditambah lagi dengan adanya 27 lapak dimasing-masing kelurahan.
"Alhamdulillah covid bisa kita rem, gas ekonomi, pemdapatan kita melampaui cukup tinggi. Saya terimakasih kepada forkopimda dan dewan yang telah mendorong kita, sehingga kota kita pendapatan cukup bagus,"katanya.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Madiun Walk Out saat Paripurna, Fraksi Merasa Kecewa
Menyangkut masalah serapan belanja daerah yang sangat minim, Maidi mengaku hak itu merupakan bentuk ke hati-hatian dan efisiensi anggaran. Dimana anggaran yang ada didalam BTT dan dirasa tidak begitu penting, maka tidak akan diserap.
"Belanja terserap hanya sekian persen, karena kita hati-hati. Yang tidak penting tidak kita pakai. Ini dikatakan penghematan," terangnya.ip/paw
Editor : Redaksi