PONOROGO (Realita)- Tingginya angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ponorogo, tampaknya belum ditangani secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Hal ini membuat komunitas Lentera Kesehatan Jiwa mendesak adanya optimalisasi dalam penanganan dan pengobatan hingga rehabilitasi ODGJ.
Hal ini terungkap dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang diikuti oleh Badan Otonom Nahdatul Ulama (Banom-NU) seperti Ansor, Banser Husada, Fatayat, Dinas Kesehatan, dan akademisi. Kegiatan ini digelar di ruang pertemuan Aswaja Universitas Sunan Giri (Unsuri) Ponorogo, Selasa (17/05/2022).
Baca juga: Gantikan Giri 2 Bulan, Pjs Bupati Ponorogo Lanjutkan Program Prioritas
Dalam diskusi bersama itu, ada 9 isu strategis yang perlu ditindak lanjuti bersama Pemkab Ponorogo. Diantaranya, minimnya sosialisasi kesehatan jiwa, keterbatasan relawan, upaya deteksi dini, keterbatasan stok obat, kemampuan bayar keluarga ODGJ terhadap BPJS, minimnya layanan rawar inap dan Rehabsos, masih minimnya tenaga psikiater, adanya program produktif dalam rehabilitasi ODGJ.
" Jadi kami bukan menyalahkan, tapi sama-sama membantu Pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanganan ODGJ ini. Kebetulan di Lentera itu ada program CHEERS untuk pengidap skizofrenia," ujar Hartono pengelola program CHEERS Lentera Kesehatan Jiwa Jakarta.
Baca juga: Ingatkan Netralitas Jelang Pilkada, Pjs Bupati Ponorogo: ASN Jangan Bikin Kelompok Politik
Sementara itu, kordinator CHEERS Lentera Cabang Ponorogo Tajib membeberkan, di Ponorogo saat ini terdapat 3.000 warga yang mengidap ODGJ. Dimana dari jumlah itu, 1.770 orang telah melakukan berobat rutin, sedangkan 1.230 sisanya menjalani pengobatan tapi tidak rutin. Bahkan 16 orang lainnya menjalani pemasungan.
" Kalau dari data kami, saat ini ada 3.000 warga Ponorogo yang mengidap ODGJ ringan dan berat. Itu data di Puskesmas-Puskesmas. Dimana 16 diantaranya saat ini dipasung," bebernya.
Baca juga: Sugiri Cuti 2 Bulan, Pemprov Jatim Tunjuk Joko Irianto Jadi Pjs Bupati Ponorogo
Tajib mengaku, fakta-fakta yang ada di lapangan ini, perlu ditindak lanjuti bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Ponorogo, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, dan Dinas Transmigrasi.
" Agendannya Juni mendatang isu-isu strategis yang muncul dalam FGD ini akan kita bawa, dan kita sampaikan di forum bersama OPD terkait. Karena Pemkab tidak bisa kerja sendiri, kita juga tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita menjalin kerja sama untuk mengatasi ODGJ yang ada di Ponorogo, agar dapat sembuh semua," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi