Menteri Nasdem Bakal Digusur, Demokrat Kritik Jokowi

JAKARTA -Kehebohan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dari Partai Nasdem diikuti oleh sejumlah pemberitaan yang meluas. Bahkan kabarnya, hal ini berdampak pada kader partai pimpinan Surya Paloh itu yang kini duduk di kursi kementerian.

Menurut isu yang beredar, kader Partai Nasdem yang kini menjabat sebagai menteri bakal kena reshuffle sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabarnya akan merombak bawahannya di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Dede Rohana Bertarung di Pilkada Cilegon 2024

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra justru meminta Presiden Jokowi dan partai politik di kabinetnya untuk fokus bekerja. Menurutnya, sebaiknya Presiden Jokowi dan jajaran menterinya mulai bersiap mengantisipasi ancaman resesi yang diprediksi terjadi pada tahun 2023.

"Lebih baik presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

"Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini," sambungnya.

Pernyataan tegas itu diungkap sebagai respons wacana reshuffle menteri Jokowi yang dinilai kental dengan kepentingan politik. Padahal, Herzaky menilai seharusnya reshuffle dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja kabinet pemerintahan demi kebaikan masyarakat.

Baca Juga: Siap Hadapi Pilkada 2024, PAN Rekomendasikan Calon Walikota Cilegon

Herzaky sendiri sadar isu reshuffle menteri Jokowi menguat setelah NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ia pun meminta para partai politik tidak mengooptasi kewenangan partai politik yang kadernya masuk dalam jajaran kabinet Jokowi.

"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini," tegas Herzaky.

"Dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat," sambungnya.

Baca Juga: H.Slamet Somosentono Kembalikan Berkas Formulir Pendaftaran ke Nasdem

Terakhir, Herzaky mengingatkan agar tidak ada bentuk intimidasi dari partai pemerintah kepada parpol yang mengusung capres berlawanan dengan pemerintahan.

Menurutnya, tekanan atupun intimidasi menunjukkan kecenderungan kekuasaan oligarki tidak boleh ada sosok lain di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Intimindasi juga dinilai hanya akan membuat demokrasi semakin bobrok.

"Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elite saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi makin bobrok," tandasnya.war

Editor : Redaksi

Berita Terbaru