MAKASSAR - Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md memberikan penilaian terhadap hukum di Indonesia. Mahfud menilai hukum di Indonesia saat ini compang-camping.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa di Baruga AP Pettarani Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (13/1/2024).
Baca Juga: Pengamat: Lewat Alumni UII Connection di MK, Mahfud MD Ingin Paslon 02 Didiskualifikasi
Mahfud awalnya berbicara soal tanggapan spesifiknya terhadap hukum di Indonesia.
"Itu adalah menjadikan hukum sebagai panglima untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat panglimanya adalah penegakan hukum, atau penegakan hukum untuk kesejahteraan rakyat," kata Mahfud.
Mahfud lantas menjelaskan pernyataannya tersebut. Dia mengatakan hukum di Indonesia saat ini tidak bisa disembunyikan mulai dari proses pembuatan hingga penegakannya.
Baca Juga: Bertemu Ketua MA, Mahfud Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
"Kenapa? Saya sering mengatakan begini, hukum tuh di Indonesia ini itu tidak bisa disembunyikan. Memang hukum kita itu compang-camping. Pembuatannya compang-camping, pelaksanaannya compang-camping. Itu hasil Sigi, lembaga internasional yang berpusat di Jerman," papar Mahfud.
Dia juga menilai hukum di Indonesia tidak memiliki kepastian. Mahfud juga menyinggung penegakan hukum yang tidak jelas bermuara pada praktik korupsi.
Baca Juga: Mahfud MD, Tim Hukum 03 dan 01 Bertemu Petinggi Lembaga Kehakiman Alumni UII, Bahas Sengketa MK?
"Itu di Indonesia hukum tidak ada kepastian, penegakannya gak jelas. Orang minta izin usaha dikasih IUP, belum digarap sudah diterbitkan IUP lain ke orang lain atau ditunda-tunda, lalu dikorupsi lagi," ujarnya.
"Maka di Indonesia indeks persepsi korupsinya turun drastis dan kemudian akibatnya angka kemiskinan kita sekarang masih 9,7 persen," lanjut Mahfud.ik
Editor : Redaksi
