JAKARTA (Realita)- Acara mimbar konsolidasi pro demokrasi yang dihadiri ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di tanah air, hingga aktivis 98 telah dilaksanakan pada Minggu (21/1/2024).
Konsolidasi dan mimbar pro demokrasi yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta ini mengambil tema 'apa saja boleh beda musuh kita tetap sama Pelanggaran HAM, Politik Dinasti dan Neo Orba'.
Baca Juga: Aktivis 98 dan Mahasiswa Gelar Konsolidasi Lawan Pemerintah
Sejumlah aktivis gerakan mahasiswa 98 yang hadir antara lain, Ubedilah Badrun, Petrus Haryanto, Patro Bangun, Fauzan Lutsha, Joshua Napitupulu, Faisal Assegaf, Tendry Masengi, Ray Rangkuti dan Anwar Furgudyma dan Antonius Danar.
Para aktivis 98 pun mencermati manuver Jokowi yang terus melakukan cawe-cawe saat bangsa Indonesia bakal melakukan pesta demokrasi pilpres, pileg serta pilkada 2024. Atas sejumlah perilaku dan tindakan Jokowi selama dirinya berkuasa, Ubedillah Badrun yang kini menjadi akademisi mengatakan Jokowi telah melakukan 5 dosa besar politik untuk bangsa dan negeri ini.
"Jokowi telah melakukan 5 dosa besar politik untuk negeri ini", kata Ubadillah.
5 dosa besar politik yang dilakukan oleh Jokowi kepada bangsa ini dalam 2 periode masa jabatannya antara lain.
1. Jokowi adalah rezim yang memelihara pelanggar HAM dan Jokowi yang mengangkatnya menjadi menteri, siapapun yang melindungi pelanggar HAM maka dia adalah pelanggar HAM
Baca Juga: Mimbar Rakyat Medan, Ratusan Mahasiswa Serukan Penolakan Terhadap Politik Dinasti
2. Jokowi melakukan dosa besar politik karena dia tidak malu-malu mendirikan dinasti politik yang telah merusak konstitusi
3. Jokowi membuka pintu lebar untuk orde baru
4. Jokowi menjadi aktor utama dari korupsi, nepotisme
Baca Juga: Kaesang Usir Ade Armando dari PSI
5. Jokowi telah mengabaikan prinsip bernegara yaitu tidak peduli kepada kesejahteraan rakyat.
"Saya simpulkan pada 5 dosa besar yang di lakukan oleh Jokowi merupakan rezim pengkhianat di negeri ini," ujar Ubedillah.
Maka dari itu saya mengajak kawan-kawan mahasiswa dan aktivis 98 untuk menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM yang di lakukan oleh Jokowi dan Prabowo. Beby
Editor : Redaksi
