DEPOK (Realita) - Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Metro Stater Depok, Rabu (26/2/2025).
Proyek ini telah mangkrak selama 17 tahun dan menghambat pelayanan publik.
Chandra menegaskan bahwa penyelesaian proyek ini harus dipercepat.
Ia pun langsung mengadakan rapat bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas evaluasi menyeluruh dalam waktu dua hari.
"Ini terkait pelayanan publik di bidang transportasi. Masyarakat Kota Depok harus memiliki terminal yang layak. Kami sudah menunjuk Kepala Bagian Hukum untuk memimpin evaluasi ini," ujar Chandra Rahmansyah.
Dalam sidak tersebut, Chandra memberikan deadline dua hari bagi tim evaluasi untuk menyusun rekomendasi konkret terkait nasib Metro Stater Depok.
Evaluasi menyeluruh ini akan dilakukan pada Kamis dan Jumat, sehingga pada Senin (3/3/2025) mendatang, hasilnya sudah dapat disampaikan kepada Wali Kota Depok, Supian Suri, yang akan kembali berkantor di Depok usai mengikuti retret di Magelang.
"Saya tidak mau proyek ini mangkrak sehari pun lagi. Harus ada kepastian, mau lanjut atau tidak, semuanya harus jelas," tegasnya.
Chandra mengungkapkan bahwa proyek ini telah melalui empat kali addendum kontrak.
Addendum keempat yang seharusnya menjadi addendum terakhir menetapkan bahwa pengembang wajib menyelesaikan proyek hingga November 2024, namun hingga kini progresnya masih minim.
"Saya baru tahu, ternyata addendum keempat ini yang terakhir. Saya minta ada kejelasan, kalau mau lanjut kapan, kalau tidak, langkah tegas apa yang harus diambil," jelasnya.
Dalam upaya mempercepat penyelesaian proyek Metro Stater Depok, Chandra juga menggandeng Kapolres dan Dandim Kota Depok.
"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres dan Pak Dandim yang ikut mendampingi. Ini menunjukkan bahwa proyek ini sangat penting untuk pelayanan masyarakat Depok," tambahnya.
Chandra menjelaskan, selama 17 tahun, proyek Metro Stater Depok mengalami berbagai kendala yang menyebabkan pembangunan terhenti.
Beberapa masalah utama yang terungkap antara lain perubahan konsep, pandemi COVID-19, dan perubahan bisnis plan.
"Perubahan-perubahan ini membuat proyek terkesan jalan di tempat. Kami harus pastikan terminal sebagai prioritas utama segera dieksekusi," ujarnya.
Menurut Chandra, proyek Metro Stater Depok yang mangkrak tidak hanya mengganggu pelayanan transportasi, tetapi juga menghambat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama ini, pihak pengembang memang membayar retribusi tahunan, tapi pendapatan dari Pemkot Depok jauh lebih tinggi dibandingkan retribusi tersebut.
"Memang ada retribusi yang dibayarkan oleh pengembang tiap tahun, tapi kami sudah rapat juga dengan BAPPEDA, ternyata dari selama mangkrak sampai 2024 itu, potensi pendapatan Kota Depok malah jauh lebih tinggi dibanding retribusi yang diberikan oleh pihak pengembang," ungkapnya.
Chandra menegaskan, semua opsi terbuka, termasuk kemungkinan untuk memutus kontrak dengan pengembang jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat.
"Semua kemungkinan ada, putus atau lanjut. Tapi kita harus adil, makanya evaluasi menyeluruh dilakukan. Saya ingin tahu masalahnya apa, kenapa 17 tahun hanya begini-begini saja," bebernya.
Ia juga menyebut bahwa effort pengembang terlihat sangat kecil, sehingga diperlukan kajian menyeluruh untuk memastikan proyek ini.
"Gini, kalau selama 17 tahun progresnya seperti ini memang effort nya saya lihat kecil banget. Tapi kan kita juga harus adil dong, kita evaluasi dulu kenapa, masalahnya apa, seperti itu," terangnya.
Jadi, menurut Chandra, memang kuncinya proyek Metro Stater Depok harus di evaluasi menyeluruh.
"Tapi kan kita harus lihat kenapa, masalahnya apa, kenapa progressnya hanya cuman kayak gini gitu loh," tukasnya. Hry
Editor : Redaksi
