JAKARTA (Realita) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadikan pembangunan infrastruktur salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatu nasional.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Basuki dalam keynote speech secara virtual pada Forum Internasional Integrated Infrastructure Development (InFInID)
Baca Juga: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya Mundur, Diduga karena Status Lahan dan Investasi yang Tak Jelas
2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung, Selasa (21/9/2021).
"Pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikoneksikan dengan pengembangan wilayah-wilayah produktif seperti area industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga berusaha sebaik mungkin memperhatikan aspek pelestarian lingkungan mulai dari tahap desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan," kata Menteri Basuki.
Sebagai contoh, Menteri Basuki mengatakan pembangunan 61 bendungan yang dilaksanakan Kementerian PUPR pada 2020-2024 diikuti dengan rehabilitasi 2 juta hektar (ha) sistem irigasi dan pembangunan 500 ha sistem irigasi baru, sehingga meningkatkan suplai air ke sawah petani. "Kementerian PUPR juga terus melakukan upaya peningkatan produksi energi terbarukan dari bendungan, yakni pemanfaatan lahan bendungan untuk panel surya dan pengembangan hydropower untuk menghasilkan listrik," ujarnya.
Baca Juga: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan PJ Bupati Banyuasin, Tinjau Tol Trans Sumatera
Di bidang konektivitas, Menteri Basuki mengatakan pembangunan jalan tol dipastikan terhubung dengan area-area produktif seperti Jalan Tol Trans Sumatera yang terhubung dengan area industri dan pelabuhan, Tol Trans Jawa yang dibangun untuk mendukung konektivitas area industri seperti Jababeka, Karawang, Subang dan Batang.
"Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR saat ini juga tengah membangun Jalan Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut. Diharapkan jalan tol ini dapat menjadi solusi banjir rob yang sering terjadi di jalan nasional Semarang-Demak dan menyebabkan kemacetan. Ditargetkan pembangunannya rampung sebagian pada Juni 2022," kata Menteri Basuki.
Baca Juga: Isu Menguat, Sri Mulyani dan Basuki Dikabarkan Mundur dari Kabinet Jokowi
Dalam pengendalian banjir rob Semarang, Menteri Basuki juga mengatakan Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dari hulu ke hilir. "Di Semarang pada bagian hulu dibangun Bendungan Jatibarang, kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul laut, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk Bendung Gerak Kanal Banjir Barat," tutur Menteri Basuki.
Untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan, Menteri Basuki mengatakan akan terus melakukan penataan kawasan salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). "Kementerian PUPR telah semakin banyak membangun green building, fasilitas pengendali banjir, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, serta peningkatan suplai air bersih dan sanitasi," ujarnya.
Menteri Basuki mengatakan, untuk menjamin keamanan semua infrastruktur yang dibangun, Kementerian PUPR secara berkala memperbarui standar yang berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. "Termasuk pengembangan peta risiko bencana gempa, dan mendirikan Komite Keamanan Bendungan, Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, serta Komite Keselamatan Bangunan Gedung yang melibatkan para ahli di bidangnya," tuturnya.
Untuk itu, Menteri Basuki menyatakan selalu mendorong dan mengapresiasi segala bentuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, karena dapat memberikan nilai tambah dan memberikan sentuhan humanis dalam setiap pembangunan. "Sehingga pembangunan infrastruktur yang solid/kaku akan didukung dengan sentuhan elemen estetika," ujarnya.agus
Editor : Redaksi
