.jpg)
SURABAYA (Realita)– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila di Kota Surabaya. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata gotong royong warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Apresiasi tersebut disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas di Graha Sawunggaling, Kamis (11/9/2025).
"Saya memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila. Bahkan ada lebih dari 6.000 ASN pendamping yang diterjunkan di 1.361 RW Surabaya," kata Teguh.
Menurutnya, penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang menjadi bagian dari Satgas Kemasyarakatan Kampung Pancasila perlu didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). "Kami sudah sampaikan kepada Wali Kota agar ada penebalan SOP, mulai dari petugas, tata kelola, manajemen, sarpras hingga mekanisme pelaporan," jelasnya.
Teguh juga menyoroti jumlah Poskamling di Surabaya yang mencapai lebih dari 9.000 unit, serta pentingnya sinergi dengan Pos Perlindungan Masyarakat (Poslinmas). SOP Kampung Pancasila Surabaya, kata dia, akan segera dikaji Kemendagri untuk dijadikan rujukan nasional.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Kampung Pancasila dibentuk untuk memperkuat keamanan kota sekaligus mempererat keguyuban warga. "Keamanan kota ini bisa dijaga kalau kampung-kampungnya kuat. Karena itu, semua elemen masyarakat, termasuk Gen Z, dilibatkan," ujar Eri.
Ia menambahkan, keberadaan Kampung Pancasila yang mulai berjalan sejak Juni 2025 terbukti berperan saat kerusuhan akhir Agustus lalu. "Warga di Wonokromo, Pabean Cantian, hingga Bubutan ikut melakukan perlawanan sehingga kerusuhan bisa dicegah," ungkapnya.
Eri memastikan Pemkot Surabaya segera menyerahkan SOP Kampung Pancasila ke Kemendagri untuk dikaji lebih lanjut. "Harapannya, bisa menjadi pedoman nasional agar semua kota memiliki pola pengamanan yang kuat," pungkasnya.yudhi
Editor : Redaksi
