SIDOARJO (Realita)- Bupati Sidoarjo Subandi mengaku kecewa karena pihak SPPG dinilai lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas biaya perawatan serta pengobatan ratusan pelajar dan santri yang menjadi korban keracunan MBG.
Selama ini, seluruh biaya korban ditanggung Pemkab Sidoarjo. Menurut Subandi, pemda seharusnya tidak berkewajiban menanggung biaya tersebut.
"Tanggung jawab hukum harus jatuh kepada penyelenggara SPPG, bukan pemda. Ketika ada warga yang sakit akibat makanan yang disalurkan, penyelenggara harus bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab." katanya.
Meski kecewa, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai program pemerintah pusat. Ia berharap kejadian itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan MBG secara nasional.
"Jangan sampai program yang baik ini ternoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada penyelenggara bermasalah, ya hentikan, ganti pengelola, dan beri sanksi. Kalau perlu dihentikan operasionalnya selama 30 hari, supaya penyelenggara lebih berhati-hati." imbuhnya.
Subandi meminta pemerintah pusat memperhatikan berbagai keluhan dari daerah dan memperjelas pembagian kewenangan.
Menurutnya, pemda perlu memiliki kewenangan yang cukup untuk menindaklanjuti temuan di lapangan, bukan hanya bertugas mengawasi.
"Harus dibenahi dari akarnya. Perizinan wajib, pengawasan harus tegas, dan yang salah harus diganti." pungkas Subandi.bay
Editor : Redaksi
