JAKARTA (Realita)- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah berulang menegaskan bahwa masa jabatan presiden maskimal hanya dua periode sesuai Konstitusi 1945.
Menyikapi isu liar terkait seputar penudaan pemilu, Tokoh nasional Dr Rizal Ramli (RR) mengaku prihatin dan kecewa. Dia pun mengingatkan masyarakat bahwa ketetapan hati mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ketum PDIP untuk taat konstitusi terus diterpedo, digerogoti secara sistemastis oleh tangan kanan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Megawarti Tak Bakalan Terjadi
”Ketetapan Mbak Mega @PDIP untuk taat Konstitusi terus diterpedo, digrogoti secara sistemastis oleh tangan kanan @jokowi,” demikian cuitan RR di twiternya.
”Memang sudah merasa jagoan ya untuk melaksanakan kudeta konstitusi, benar jagoan ? Congkaknya luar biasa.” tegas mantan Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini.
Padahal, DR (HC) Megawati Soekarnoputri selaku Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Belum lama ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melontarkan pernytaan yang keras menyebut sikap Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri tetap tegak lurus dengan konstitusi, yakni pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk dua periode. Sehingga Megawati dan PDIP tetap pada pendirian menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2021 juga mengatakan agar PDIP selalu dipercaya oleh masyarakat. Dia mengatakan sudah dua kali PDI Perjuangan memenangi Pemilu.Megawati mengatakan PDIP dibolehkan memenangkan setiap pemilu. Meski demikian, tetap ada yang tetap terbatas, yaitu jabatan Presiden.
“Yang harus dicari itu adalah presidennya yang hanya boleh dua kali. Tapi kalau partainya menang terus, tidak ada aturan tidak boleh,” kata dia
Bahkan, media massa terkemuka Tempo mempublikasikan tulisan ”Bahaya Laten Jokowi 3 Periode” dan gambar di atas, dan menurut RR, ”Satu tangan bilang tidak, cukup 2 periode, tapi satu tangan lagi minta tambah satu periode, dengan mobilisasi masif,”imbuh RR seraya menambahkan para politisi lingkaran istana itu bermuka janus.
”Dasar politikus munafik dan kacangan,” ujar RR.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, PDIP adalah partai yang taat terhadap konstitusi negara. “PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu,” kata Hasto dalam diskusi rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), bertajuk ‘Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden’ secara daring pada Kamis (3/3/22).
R William Liddle, Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Ohio, AS menulis di Harian Kompas (online, 4 April 2022) bahwa Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen demi perpanjangan masa jabatannyRizal Ramli: Megawati Terus Digerogoti Tangan Kanan Jokowi
JAKARTA (Realita)- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah berulang menegaskan bahwa masa jabatan presiden maskimal hanya dua periode sesuai Konstitusi 1945.
Baca Juga: Megawati: Kekuasaan Itu Enak, Jangan Lupa Daratan, Ingat Allah SWT
Menyikapi isu liar terkait seputar penudaan pemilu, Tokoh nasional Dr Rizal Ramli (RR) mengaku prihatin dan kecewa. Dia pun mengingatkan masyarakat bahwa ketetapan hati mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ketum PDIP untuk taat konstitusi terus diterpedo, digerogoti secara sistemastis oleh tangan kanan Presiden Jokowi.
”Ketetapan Mbak Mega @PDIP untuk taat Konstitusi terus diterpedo, digrogoti secara sistemastis oleh tangan kanan @jokowi,” demikian cuitan RR di twiternya.
”Memang sudah merasa jagoan ya untuk melaksanakan kudeta konstitusi, benar jagoan ? Congkaknya luar biasa.” tegas mantan Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini.
Padahal, DR (HC) Megawati Soekarnoputri selaku Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Belum lama ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melontarkan pernytaan yang keras menyebut sikap Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri tetap tegak lurus dengan konstitusi, yakni pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk dua periode. Sehingga Megawati dan PDIP tetap pada pendirian menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2021 juga mengatakan agar PDIP selalu dipercaya oleh masyarakat. Dia mengatakan sudah dua kali PDI Perjuangan memenangi Pemilu.Megawati mengatakan PDIP dibolehkan memenangkan setiap pemilu. Meski demikian, tetap ada yang tetap terbatas, yaitu jabatan Presiden.
“Yang harus dicari itu adalah presidennya yang hanya boleh dua kali. Tapi kalau partainya menang terus, tidak ada aturan tidak boleh,” kata dia
Baca Juga: Megawati Tegaskan, PDIP Besar Bukan karena Presiden
Bahkan, media massa terkemuka Tempo mempublikasikan tulisan ”Bahaya Laten Jokowi 3 Periode” dan gambar di atas, dan menurut RR, ”Satu tangan bilang tidak, cukup 2 periode, tapi satu tangan lagi minta tambah satu periode, dengan mobilisasi masif,”imbuh RR seraya menambahkan para politisi lingkaran istana itu bermuka janus.
”Dasar politikus munafik dan kacangan,” ujar RR.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, PDIP adalah partai yang taat terhadap konstitusi negara. “PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu,” kata Hasto dalam diskusi rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), bertajuk ‘Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden’ secara daring pada Kamis (3/3/22).
R William Liddle, Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Ohio, AS menulis di Harian Kompas (online, 4 April 2022) bahwa Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen demi perpanjangan masa jabatannya.
Liddle melihat Bahaya yang dihadapi demokrasi Indonesia kini begitu nyata dan solusinya juga begitu terang. Kepastian dua masa jabatan presiden dan pengadaan pemilihan nasional setiap lima tahun, menurutnya, perlu dipertahankan. Liddle ingin menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan rezim Jokowi itu mengancam demokrasi dan sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia sehingga dua kali masa jabatan dan pemilihan nasional setiap lima tahun harus dipertahankan.jra.
Liddle melihat Bahaya yang dihadapi demokrasi Indonesia kini begitu nyata dan solusinya juga begitu terang. Kepastian dua masa jabatan presiden dan pengadaan pemilihan nasional setiap lima tahun, menurutnya, perlu dipertahankan. Liddle ingin menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan rezim Jokowi itu mengancam demokrasi dan sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia sehingga dua kali masa jabatan dan pemilihan nasional setiap lima tahun harus dipertahankan.jr
Editor : Redaksi
