SURABAYA(Realita) - DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyelesaikan pembahasan KUA PPAS tahun 2023, yang ditandai dengan kesepakatan menaikkan target pendapatan Pemkot Surabaya, sebesar Rp 500 miliar.
Besaran ini merupakan revisi dari target sebelumnya senilai Rp 1 triliun.
Baca juga: Progres Pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur Menjanjikan, Ini Ungkapan Ketua Komisi C DPRD
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, target pendapatan yang didorong oleh DPRD tersebut, digunakan untuk kesejahteraan warga Surabaya, sesuai visi dan misi wali kota.
"Diantaranya untuk pembangunan kampung, seperti pengerjaan pavingisasi. Kemudian saluran air, PJU, bedah rumah. Lalu dibidang pendidikan. Termasuk pemberian seragam gratis SD dan SMP negeri dan swasta untuk siswa MBR," terangnya.
Selain itu, untuk bantuan pendidikan kepada siswa SMA/SMK negeri maupun swasta, dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang semula adalah dulu bea siswa.
Baca juga: Wali Kota Eri Resmikan Dua Fasilitas Baru, Ada Sentra Pelayanan Publik hingga Wisata di Nambang
"Mendapatkan bantuan Rp 200 ribu tiap bulan untuk menunjang pendidikan. Dan diberikan sampai selesai menempuh pendidikan. Bantuan tersebut diberikan langsung ke siswa, tidak melalui sekolah," imbuh Adi.
Adi juga mengatakan, DPRD meminta kepada pemkot Surabaya untuk menambah jumlah mahasiswa penerima bantuan pendidikan menjadi 5000 orang.
Supaya penyerapan bantuan pendidikan tersebut masif dan maksimal, DPRD dan pemkot Surabaya menyepakati dialihkannya pengelolaan bantuan pendidikan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar), ke Bagian Pemerintahan dan Kesra.
Baca juga: Meriahkan HJKS ke-731, Kejurda Tarung Bebas Piala Wali Kota Surabaya di Gelora Pancasila
"Dengan melibatkan RT, RW, lurah, camat dan tokoh masyarakat. Diharapkan penyerapan bantuan pendidikan maksimal. Sehingga angka 25 ribu pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta dari keluarga MBR itu bisa semaksimal mungkin tercover bantuan tersebut," jelasnya.
Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut juga menyoroti pendataan keluarga MBR melalui skema on line. "Idealnya dilakukan lewat RT/RW, tokoh masyarakat, lurah maupun camat. Supaya pendataan tersebut lebih akurat berdasarkan kondisi sebenarnya dilapangan," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto