SURABAYA (Realita) DPRD Surabaya mempertanyakan kesiapan dari perangkat pemerintah kota (Pemkot) Surabaya terhadap upaya menuju kota layak anak tingkat dunia.
Anggota DPRD Surabaya, Mahfudz mengingatkan jika kasus kekerasan yang terjadi di shelter beberapa waktu lalu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot.
Baca juga: Saat Senjata Telah Diam, Persatuan Menjadi Perjuangan
“Masih ada kekerasan terhadap anak, bahkan terjadi di rumah aman, yang seharus jadi tempat berlindung bagi anak,” kata Mahfudz, Minggu (19/03/2023).
Bahkan lanjut Mahfudz, ironisnya lagi kekerasan tersebut dilakukan oleh bagian dari instrumen pemerintah atau perangkat daerah.
Baca juga: Ketika Merah Putih Berkibar, Api Perjuangan Tak Boleh Padam
"Ini pelayan warga seperti itu, masih melakukan kekerasan terhadap anak. Dari penilaian itu saja sudah jauh. Inikan instrumen pemerintah kota. Naifnya lagi yang melakukan kekerasan adalah bagian dari perangkat pemerintah kota Surabaya,” lanjut Mahfudz.
Jika demikian terang Mahfudz, kota Surabaya masih belum bisa dikatakan kota layak anak, dan usulan untuk menjadikan kota Surabaya sebagai kota layak anak tingkat dunia harus harus ditinjau ulang.
Baca juga: Ahli Waris vs Gereja HKBP Manyar: Dasar Tanah Dipertanyakan, Izin 1981–1983 Disorot
" Maka, menurut saya UNICEF harus berpikir ulang seribu kali untuk mengusulkan kota Surabaya menjadi kota layak anak,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto