Tak Ingin Ada Klaster Baru, DPRD Minta Sekolah Tatap Muka Dikaji Ulang

realita.co
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti

SURABAYA(Realita)-Rencana sekolah pertemuan tatap muka (PTM) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta untuk dikaji ulang. Dikhawatirkan PTM yang akan diberlakukan memunculkan klaster baru di sekolah-sekolah Surabaya.

“Jangan sampai PTM menimbulkan klaster baru, sehingga menambah angka penularan Covid-19 di Surabaya,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti.

Baca juga: Pemkot Surabaya Imbau Warga Tertib Adminduk Demi Kelancaran Bantuan Sosial

Reni mengungkap, berdasarkan kondisi terkini, penularan Covid-19 di Surabaya kembali meningkat. Hal ini juga diakui wali kota yang menyebut angka positivity rate-nya naik dari 5 persen menjadi 9 persen.

Untuk itu, Reni menyarankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengundang para pakar dan membahas apakah Surabaya perlu memperkuat lagi penyekatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Wali Kota sebaiknya mengundang para pakar, apakah akan menyiapkan sekolah PTM atau sebaiknya memperkuat penyekatan dan PPKM,” ujarnya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sekolah PTM memang tergantung kebijakan kepala daerah.

Memang, tandas Reni, pada dasarnya sekolah PTM dibolehkan pemerintah untuk daerah berstatus zona kuning atau oranye, tapi tidak bagi yang berstatus zona merah. Sementara Surabaya, saat ini berstatus zona oranye.

Baca juga: Pemkot Surabaya Gencarkan Upaya Jemput Bola Perekaman KTP-el Ke Sekolah-Sekolah

“Misalnya kehadiran murid yang semula direncanakan 50 persen dari total jumlah murid, mungkin bisa dikurangi menjadi 25 siswa saja,” sarannya.

Reni juga menegaskan, selain tergantung kebijakan kepala daerah, sekolah PTM juga harus mendapat persetujuan orang tua.

“Bagi siswa yang tidak mendapat izin sekolah PTM, harus dilayani lewat pembelajaran online,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengakui kalau angka positivity rate Covid-19 di Surabaya naik menjadi 9 persen. Padahal sebelum lebaran, angkanya masih berada di kisaran 5 persen atau dalam posisi aman. 

Baca juga: Hari Kesehatan Nasional, Pemkot bersama PERSI Gelar Surabaya Pahlawan Run 2024

“Ketika ada kenaikan dari 5 persen ke 9 persen secara total Surabaya, maka berarti ini alarm dan warning buat kita,” kata Eri di Balai Kota.

“Sedikit kita lengah, cepat ini berangkatnya (kasus Covid-19), berarti kita harus hati-hati, saya harus warning betul. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan,” tegas Eri.(arif)

 

Editor : Arif Ardliyanto

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru