JEMBER (Realita) - Peninjauan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dilakukan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait di kawasan pesisir selatan Jember justru membuka fakta mengejutkan.
Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan kawasan strategis nasional tersebut, Pemkab Jember menemukan banyak tambak udang yang diduga beroperasi tanpa izin resmi di sepanjang garis pantai selatan.
Temuan itu didapat saat Gus Fawait bersama jajaran TNI Angkatan Laut melakukan inspeksi lapangan di wilayah Kecamatan Gumukmas dan sekitarnya, Senin (25/5/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung potensi pengembangan ekonomi dan wisata di sekitar proyek Jalur Lintas Selatan yang saat ini terus dikebut pemerintah pusat.
Bupati Jember Gus Fawait menilai pembangunan JLS menjadi salah satu proyek penting bagi Kabupaten Jember karena diyakini mampu membuka konektivitas baru sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini masih identik dengan angka kemiskinan cukup tinggi.
“Pemerintah pusat telah berhasil kita lobi dan Insya Allah pengerjaan JLS akan berlanjut di tahun 2026 ini dengan estimasi total anggaran mencapai Rp3 triliun hingga rampung di 2029,” ujar Gus Fawait.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Jember sengaja menggandeng TNI AL untuk memetakan potensi kawasan pesisir selatan secara menyeluruh. Selain memiliki bentang pantai yang panjang, wilayah selatan Jember dinilai menyimpan potensi wisata bahari dan ekonomi kelautan yang besar jika ditata dengan baik.
Namun di balik potensi itu, Gus Fawait mengaku justru menemukan kondisi yang memprihatinkan. Di sejumlah titik pesisir, berdiri tambak-tambak udang berskala besar yang diduga belum mengantongi legalitas lengkap. Aktivitas tambak bahkan terlihat menjamur di kawasan yang selama ini masuk dalam peta sentra kemiskinan Kabupaten Jember.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena aktivitas ekonomi besar berlangsung di kawasan miskin, namun belum memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pemerintah daerah juga menyoroti dugaan minimnya kontribusi dari aktivitas tambak ilegal terhadap pendapatan daerah maupun pemberdayaan warga pesisir.
“Ini menjadi sebuah ironi yang mendalam bagi kita. Kawasan ini masuk dalam peta sentra kemiskinan, namun di sisi lain banyak aktivitas tambak udang ilegal yang beroperasi tanpa memberikan dampak positif maupun kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Jember memastikan tidak akan tinggal diam. Pemerintah daerah segera membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan Satgas Pengentasan Kemiskinan dan tim penataan ruang untuk melakukan evaluasi total terhadap keberadaan tambak-tambak udang di pesisir selatan.
Evaluasi itu nantinya tidak hanya menyasar Kecamatan Gumukmas, tetapi juga seluruh kawasan pesisir mulai Kencong, Puger hingga wilayah timur Kabupaten Jember. Pemkab juga berencana melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat guna menentukan langkah penertiban dan penataan kawasan pesisir secara menyeluruh.
Selain penertiban, kawasan pesisir selatan juga akan diintegrasikan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang kini memasuki tahap finalisasi di tingkat kementerian. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas ekonomi di kawasan pantai selatan memiliki kepastian hukum dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Gus Fawait menegaskan, seluruh aktivitas ekonomi di kawasan pesisir ke depan wajib berjalan secara legal dan berpihak pada pengentasan kemiskinan masyarakat setempat. Pemkab Jember juga ingin memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir melalui kolaborasi bersama TNI AL demi menjamin keamanan nelayan dan warga sekitar.
“Seluruh aktivitas ekonomi di wilayah ini ke depan harus legal dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi dengan TNI AL, kita juga ingin memperkuat kehadiran negara untuk menjamin rasa aman bagi para nelayan dan masyarakat pesisir,” pungkas Gus Fawait.
Editor : Redaksi
