JAKARTA- Di hari pemeriksaan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dan menahan dua tersangka berinsial SM dan EPT dalam kasus korupsi pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Ada dua tahanan baru yaitu SM, Kepala Geologi Kementerian ESDM yang juga merupakan mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral, sementara EVT adalah Evaluator Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) pada Kementerian ESDM,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam konferensi pers di gedung bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Senin (24/7) malam.
Baca juga: Kejagung Janji Transparan Tangani Jaksa yang Terjaring OTT KPK di Banten
Kata Ketut, kedua tersangka diduga berperan dalam proses pembuatan perjanjian antara PT Antam dan konsorsium. Dengan demikian jumlah tersangka dalam kasus tersebut kini menjadi 7 orang.
Baca juga: Dukung UU P2SK, Pemerintah Bentuk Bursa Emas Terintegrasi
“Sampai saat ini sudah ada 7 tersangka, 2 tadi dari Kementerian ESDM,” kata Ketut.
Perkara dugaan korupsi tambang ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak Februari 2023. Dalam perjanjian KSO, PT LAM seharusnya menjual ore nikel ke PT Antam. Akan tetapi kenyataannya kebanyakan ore nikel hasil tambang di wilayah konsensi itu justru malah lebih banyak malah dijual ke smelter Morowali dan Morosi. Penjualan ke smelter ini menggunakan dokumen terbang milik PT KKP.
Baca juga: Uang Rp13,2 T Hasil Korupsi Ekspor CPO Diserahkan Jaksa Agung ke Kemenkeu
Sementara itu dalam pemeriksaan terhadap Airlangga pada hari ini yang berlangsung kurang lebih 12 jam, Kejagung mengaku telah mencecar Ketum Partai Golkar itu dengan 46 pertanyaan.hrd
Editor : Redaksi