Demo Mahasiswa di Bangladesh, 133 Orang Tewas

realita.co
Kerusuhan juga membakar gedung-gedung. Foto: sun

DHAKA- Pemerintah Bangladesh pada Jumat (19/7/2024) memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes mahasiswa mencapai 133 orang. Pembatasan itu mulai berlaku pada Jumat tengah malam dan pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi.

Sebelumnya pada Jumat siang, setidaknya 30 orang tewas ketika demonstrasi antipemerintah bergolak di negara Asia Selatan tersebut, yang menambah jumlah korban tewas menjadi 75 orang dalam tiga hari terakhir, kata kepolisian kepada Anadolu di Dhaka.

Baca juga: 13 Demonstran Tewas Ditembak, Presiden Sebut Mereka sebagai Pengkhianat Negara

Situasi di Bangladesh masih bergejolak saat pemerintah memutus komunikasi tanpa internet seluler atau broadband.

Menurut aturan resmi, pembatasan jam malam akan berakhir pada 0600GMT, Sabtu, untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga 0400GMT, Ahad (21/5/2024).

Selanjutnya, aturan tersebut akan diterapkan "sesuai kebutuhan".

Di tengah kerusuhan dalam negeri, Perdana Menteri Sheikh Hasina terpaksa membatalkan perjalanan resmi ke Spanyol pada Sabtu.

Baca juga: Delegasi Kenya dan Bangladesh Terkesan Dengan Standar Kesehatan RSUD Kota Madiun

Sebagian besar korban tewas dilaporkan di Ibu Kota Dhaka, kata kepolisian kepada koresponden Anadolu di Dhaka, yang menjadi pusat demonstrasi.

Lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri. Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh kian memanas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh wilayah oleh pemerintah.

Akan tetapi, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus.

Baca juga: Sukses Program Kesehatan Reproduksi, Kenya dan Bangladesh Belajar di Kota Madiun

Sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu para pihak yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Ahad untuk mengurangi jumlah kuota menjadi 20 persen.ah

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru