Gelar Aksi Demo, Puluhan Buruh Tagih Kuota Jalur Afirmasi ke Pemprov Jatim

Reporter : Redaksi
Para buruh saat menemui Plh Kepala Diknas Provinsi Jatim di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (8/7/2024)

SURABAYA (Realita)- Puluhan buruh anggota perwakilan daerah federasi serikat pekerja Kimia Energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh Indonesia Jatim menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Prov. Jawa Timur yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (18/7/2024). Adapun tuntutan mereka adalah menagih kuota jalur afirmasi anak buruh dalam kuota PPDB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2024 / 2025 sebesar 5% kepada Pemerintah Provinsi Jatim.

Dendy Prayitno Ketua PD FSP KEP SPSI Jatim mengatakan bahwa kuota afirmasi anak buruh sebesar 5% tidak adil. "Ditambah lagi banyak terjadi kecurangan oleh oknum Dinas Pendidikan dalam proses PPDB SMA/SMK Negeri TA 2025/2025"kata Dendy. 

Baca juga: Pasca Dikabulkannya Kenaikan UMK, Buruh di Jatim Siap Kawal Pemilu Damai

Setelah orasi, akhirnya para buruh itu ditemui oleh Suhartono selaku Pelaksana Harian Kepala Diknas Provinsi Jatim. Dan menyampaikan beberapa point antaranya; keterbatasan tanggung jawab pemerintah dengan fasilitas yang ada hanya sejumlah 38%  terakomodir di sekolaha negeri.

Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Jenguk Dua Petugas Satpol PP Diduga Dianiaya Oknum Buruh

"Kita mengikuti program ibu gubernur terkait visi & misi penanganan pendidikan terhadap anak buruh. Jika memang ada jual beli kursi dalam dunia pendidikan, tolong saya di beri informasi"kata Suhartono. 

Terkait transparansi Dinas Pendidikan sudah di jalankan dan bisa dilihat oleh masyarakat dalam situs PPDBonline. Jika ada 22 sekolah yang tidak menerima afirmasi anak buruh, dapat lakukan pengecekan.

Baca juga: Ucapkan "Terima Kasih Sudah Bikin Macet", Sopir Dihajar Buruh

"Kami fasilitasi untuk anak buruh yang tidak dapat memasuki SMA/K negeri, serta kami akan bantu terkait keringanan biayanya jika berkenan melanjutkan kesekolah swasta. Kami akan segera kroscek data dari temen - temen serikat buruh terkait temuan terhadap sekolah yang ada indikasi melakukan kecurangan"pungkasnya.ys

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru