KABUPATEN MALANG (Realita)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar sidang paripurna dengan agenda 'Mengikuti Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangan' di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (16/08).
Dalam sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholiq. Hadir dalam sidang paripurna, Bupati Malang, Anggota DPRD, Forkopimda, Kepala OPD hingga Camat se-Kabupaten Malang.
Baca juga: Paripurna DPRD Kabupaten Malang Pengambilan Sumpah PAW Satu Anggota dari PKB
Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, maka harus mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir.
"Kita patut bersyukur, bisa menghadapi mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana," katanya.
Presiden juga menyampaikan, Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0 persen.
"Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024," paparnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menjelaskan, rasio utang Indonesia menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G-20 dan ASEAN.
"Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 250 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Dan, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini," terangnya.
Presiden Jokowi menuturkan, indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024.
"Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN dan masih banyak yang lainnya," sambungnya.
Jokowi juga menegaskan, peran APBN harus bisa dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan. Sehingga, Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Baca juga: Peringati Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1263, DPRD Gelar Paripurna Istimewa
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen. Dan, karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik.
"Sehingga, daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program Bansos dan subsidi," jelasnya. .
Menurut Presiden, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan, melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.
APBN 2025 dirancang untuk menjaga 'Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan' untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Maka, kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan," ungkapnya.
Baca juga: Ditandatangani, DPRD Kabupaten Malang dan Pemkab Malang Setujui Raperda PDRD
Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.
"Saya berharap, pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045," tandasnya.
Setelah mendengarkan pidato Presiden Jokowi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholiq mngatakan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi, akan menjadi pedoman pembangunan daerah.
"Penyampaian RUU APBN merupakan laporan tahunan kepada DPR-RI. Materi yang disampaikan tadi, akan dijadikan pedoman pembangunan untuk anggaran 2025. Termasuk, digunakan oleh Pemkab Malang. Sehingga, atas rampungnya pelaksanaan ini, rapat paripurna pada hari ini ditutup. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia," pungkasnya. (mad)
Editor : Redaksi