MADIUN (Realita) – Penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Madiun menemui jalan buntu. Itu menyusul aksi walkout Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya yang diikuti oleh seluruh fraksi Perindo dalam rapat paripurna pemilihan sekaligus penetapan susunan keanggotaan AKD, Rabu malam (16/10/2024).
Padahal, rapat paripurna sempat dinyatakan kuorum sebelum adanya aksi keluar sidang.
Baca juga: Ini Harapan Pj Wali Kota Madiun setelah 30 Anggota DPRD Dilantik
‘’Ada beberapa anggota yang walkout. Menurut saya, apalagi Pak Ketua (Armaya, Red) ada kepentingan lain di luar. Akhirnya, total enam anggota tidak hadir,’’ ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono usai memimpin rapat paripurna, Rabu malam (16/10/2024).
Meski rapat paripurna sempat diambil alih unsur pimpinan lainnya, Istono memilih tak ambil risiko ihwal adanya aksi walkout tersebut. Hingga, rapat diputuskan ditunda.
‘’Saya harus memimpin rapat lanjutan ini konsekuensinya berat. Wong Pak Ketua tidak ada," ujarnya.
‘’Monggo nanti kita lihat. Karena kita tunda. Akhirnya juga tidak disepakati yang Banmus dan Banggar. Belum klir semua,’’ jelas Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu.
Istono tak menampik belum ketemunya kesepakatan AKD juga mempengaruhi agenda DPRD selanjutnya. Apalagi, pembentukan AKD cukup krusial dalam jalannya fungsi dewan.
‘’Maksud kita ingin ngebut tapi DPRD harus kolektif kolegial. Kalau ada beberapa tidak bisa, kita masih ada kesempatan komunikasi dan koordinasi. Kita lihat besok (Kamis, Red),’’ katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PSI, Sudarjono menyayangkan aksi walkout di tengah pembahasan sidang yang dilakukan pimpinan dan sejumlah anggota dewan. Padahal, nyaris seluruh anggota telah bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi undangan rapat paripurna tersebut.
‘’Saat berjalannya rapat paripurna tiba-tiba Ketua DPRD Kota Madiun meninggalkan tempat bersama anggota fraksinya,’’ beber Sudarjono.
Baca juga: 30 Anggota DPRD Kota Madiun Resmi Dilantik, Ini Daftarnya
Ngenot sapaan akrab Sudarjono mengaku, tak tahu-menahu alasan aksi walkout. Yang pasti, aksi meninggalkan rapat paripurna tanpa pertanggungjawaban. Sehingga, rapat diambil alih oleh wakil ketua.
‘’Tapi, anggota dewan lain tidak menyetujui pelaksanaan pemilihan AKD. Sehingga harus ditunda,’’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra-Nasdem, Tutik Endang Sri Wahyuni dibuat bingung dengan aksi walkout dalam rapat paripurna pemilihan sekaligus penetapan susunan keanggotaan AKD. Pun, di awal rapat dibacakan bahwa rapat paripurna dinyatakan kuorum.
‘’Kami bersemangat untuk hadir agar semua kegiatan dewan berjalan lancar. Di tengah-tengah mulai akan pemilihan tiba-tiba pimpinan ketua tidak ada,’’ ucapnya.
Tutik berharap agenda dewan dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal tanpa adanya penundaan dan lain sebagainya agar bisa segera serta berlanjut untuk kegiatan yang lain.
Baca juga: Jadwal Pelantikan Anggota DPRD Kota Madiun Belum Jelas
‘’Tadi pimpinan menghendaki Banmus dan Banggar segera dibentuk. Karena memasuki pemilihan komisi tidak berlanjut, sehingga para anggota dewan sepakat menolak terkait Banmus dan Banggar yang sebelumnya telah terbentuk,’’ jlentrehnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PKS, Nur Salim. Dia tidak mengetahui persis alasan atau latar belakang aksi walkout ketua dan anggota Fraksi Perindo. Padahal, para anggota dewan hadir atas undangan.
‘’Proses sidang sudah kami lakukan, bahkan sudah kuorum. Awalnya seluruh fraksi hadir, tiba-tiba ada fraksi yang walkout,’’ sebutnya.
Nur Salim menduga ketidaksiapan hingga belum terakomodirnya suatu kepentingan menjadi biang aksi walkout. Sebenarnya, hal itu tidak elok dilakukan karena secara tata tertib sudah jelas.
‘’Jelas kecewa. Karena anggota diundang dan sudah siap. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kinerja DPRD. Menurut saya, hal ini mengurangi marwah DPRD. Kita punya tata tertib, tapi malah dilanggar sendiri,’’ pungkasnya. adi
Editor : Redaksi