KEDIRI (Realita)- Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuat gebrakan baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 pada Juli mendatang. Pemerintah Kota Kediri meluncurkan kebijakan progresif dalam dunia pendidikan inklusif. Nantinya saat pendaftaran SPMB di Kota Kediri, seluruh sekolah negeri dari jenjang TK, SD, hingga SMP akan membuka ruang kelas inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi misi Kota Kediri sebagai kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Baca juga: Pengabdian Tak Pernah Usai, Gus Qowim Ajak PWRI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Kediri Makin MAPAN
"Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan kebijakan mulai dari TK, SD, SMP Negeri akan dibuka ruang kelas inklusi. Juga sudah disediakan guru pendamping yang akan mendampingi siswa," ujar Vinanda.
Menurutnya, visi tersebut menekankan kesetaraan hak pendidikan bagi semua anak. Tidak ada perbedaan antara disabilitas dengan yang tidak, karena memiliki hak yang sama di bidang pendidikan.
"Kita perlu memberikan ruang selebar-lebarnya untuk mendapatkan pendidikan yang sama," tegasnya.
Wali kota termuda ini juga menambahkan bahwa Pemkot Kediri terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program beasiswa dan akses setara bagi anak disabilitas.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menyambut positif langkah ini dan menyebutnya sebagai terobosan luar biasa.
"Ini terobosan yang luar biasa dari mbak wali, karena beliaunya ingin agar anak-anak disabilitas tidak ada perbedaan dengan anak lain," kata Anang.
Baca juga: Urus KTP Kini Bisa Sejam Jadi, Pemkot Kediri Percepat Layanan Adminduk dari Kelurahan hingga Digital
Tahun-tahun sebelumnya, hanya sebagian sekolah yang membuka kelas inklusi. Namun kini seluruh sekolah negeri akan melaksanakannya.
"Kalau ini semuanya kita inklusikan, sehingga seluruh anak-anak inklusi bisa masuk TK, SD dan SMP Negeri. Tentunya dengan tahapan-tahapan, atau dengan persyaratan anak ini harus kita assasment oleh tim psikolog yang sudah kita tunjuk," jelasnya.
Terkait sumber daya manusia, Dinas Pendidikan telah mempersiapkan guru-guru pendamping. Mereka telah diikutkan dalam pendidikan kilat (diklat) secara khusus.
"Memang kemarin satu kendala utama satu ketersediaan guru. Di awal tahun kemarin untuk mendukung kebijakan ini, kita sudah mendiklatkan ada sekitar 125 guru dari seluruh TK, SD dan SMP, kita diklatkan dengan kerjasama dengan UNESA, yang lolos, bersertifikat, mereka sudah layak untuk mendampingi," lanjut Anang.
Baca juga: Radio Legendaris Kediri Tutup Siaran, RWS: Tunggu Kami Kembali
Selain SDM, sarana prasarana juga mulai disiapkan. "Tinggal sarpras pendukung semacam Alat Peraga Edukasi (APE), ini sudah mulai diperuntukkan untuk tahun 2025, nanti akan kita dorong," tambahnya.
Anang menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, tetapi akan segera dilaksanakan. Pada SPBM Juli nanti, Disdik membuka jalur afirmasi dan inklusi dengan kuota minimal 25 persen untuk seluruh sekolah.
"Ini harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti, untuk menjadi anak-anak inklusi dapat pendidikan," pungkasnya. Kyo
Editor : Redaksi