PAPUA BARAT - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan telah menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah untuk mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Papua Barat.
Tahun 2021 program BSPS salah satunya disalurkan di Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 110 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Adanya Program BSPS tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar bisa tinggal di hunian yang layak huni dan sehat agar terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19.
Baca juga: Masih Banyak Rumah Tak Layak Huni di Kota Cilegon
“Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Program BSPS atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah merupakan upaya pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak huni. "Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di RTLH yang membutuhkan bantuan dari pemerintah khususnya untuk meningkatkan huniannya menjadi layak huni," terang Khalawi.
Khalawi menambahkan, adanya Program BSPS merupakan stimulan yang diberikan kepada masyarakat agar mau membangun rumahnya secara swadaya dan mendorong semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemerintah daerah sebisa mungkin juga dapat memberikan dukungan dengan mereplikasi program serupa dan menyusun data kebutuhan rumah masyarakatnya dengan baik.
Baca juga: Open House Hunian Premium, Grand Eastern Residence Ajak Kaum Gen Z Lihat Keseruannya
“Jumlah bantuan stimulan yang kami salurkan memang tidak terlalu besar tapi bisa mendorong semangat masyarakat untuk berswadaya membangun rumahnya. Kita juga harus bergotong royong dan saling membantu antar masyarakat sehingga daerahnya bebas dari RTLH,” tutur Khalawi.
Sementara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Yance Pabisa mengatakan, jumlah RTLH yang akan mendapatkan Program BSPS di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat sebanyak 110 unit," untuk pelaksanaan pembangunannya pemerintah menyalurkan sebesar Rp 23.500.000 kepada setiap masyarakat penerima bantuan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang," ungkap Yance.
“Program BSPS untuk Kabupaten Teluk Wondama sebelumnya hanya 50 unit rumah tidak layak huni dan kemudian ada penambahan sebanyak 60 unit. Jadi total keseluruhan Program BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR di Teluk Wondama ada sebanyak 110 unit. Total anggarannya mencapai Rp2,585 miliar,” tambah Yance.
Baca juga: Cegah Perundungan, Wali Kota Ajak Guru dan Orang Tua Bangun Kedekatan Emosi Anak
Berdasarkan data yang dimiliki Balai P2P Papua II, lokasi penyaluran Program BSPS berada di Kampung Sobey Indah, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. hingga saat ini Program BSPS di lapangan sudah terealisasi sebanyak 46 RTLH yang sudah dibedah menjadi lebih layak huni. Sedangkan sisanya masih dalam proses pembangunan dan diharapkan seluruhnya bisa selesai hingga akhir tahun ini.
“Masyarakat tetap bersemangat membangun rumahnya meskipun di masa pandemi. Kami juga meminta mereka agar tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah dan diharapkan seluruh pembangunan Program BSPS ini bisa selesai sehingga masyarakat bisa menikmati hunian yang layak,” tandas Yance.agus
Editor : Redaksi